629.429 Kasus Covid-19 dan Positivity Rate yang Kian Mengkhawatirkan

Kompas.com - 16/12/2020, 08:14 WIB
Warga menjalani tes usap atau swab test di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2020). Sebagai bentuk gotong-royong dan solidaritas untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia, Tanoto Foundation dan Temasek Foundation International melakukan donasi bersama dengan memberikan bantuan kepada Genomik Solidaritas Indonesia (GSI Lab) berupa instrumen PCR, reagent kit dan bahan habis pakai untuk pemeriksaan PCR. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga menjalani tes usap atau swab test di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2020). Sebagai bentuk gotong-royong dan solidaritas untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia, Tanoto Foundation dan Temasek Foundation International melakukan donasi bersama dengan memberikan bantuan kepada Genomik Solidaritas Indonesia (GSI Lab) berupa instrumen PCR, reagent kit dan bahan habis pakai untuk pemeriksaan PCR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah setiap harinya. Bahkan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 bahkan menyebut tingkat positivity rate atau perbandingan kasus konfirmasi positif dengan jumlah sampel yang diperiksa memburuk.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menuturkan, tingkat positivity rate pada pekan ini mencapai angka 18,1 persen atau melonjak 4,29 persen dibandingkan pekan lalu.

"Angka ini sangat mengkhawatirkan dan harus menjadi perhatian kita semua," kata Wiku dalam konferensi pers daring, Selasa (15/12/2020).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan standar maksimum positivity rate yang dikatakan aman, yaitu sebesar 5 persen.

Wiku pun meminta masyarakat serius dan disiplin mematuhi protokol kesehatan dengan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak).

Baca juga: UPDATE 15 Desember: 60.700 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

"Jangan sedikit pun lengah. Apabila kita lengah, maka secara langsung kita membuka kesempatan untuk tertular dan menulari orang-orang terdekat kita," tegasnya.

Adapun hingga Selasa (15/12/2020), pemerintah mencatat 629.429 kasus positif Covid-19 sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020. Angka itu didapatkan setelah ada penambahan 6.120 kasus baru dalam 24 jam terakhir.

Sementara itu, secara kumulatif, total pasien sembuh yaitu 516.656 orang dan pasien meninggal dunia yaitu 19.111 orang.

Hingga kemarin, pemerintah telah memeriksa 6.485.085 spesimen Covid-19 dari 4.347.393 orang. Kasus Covid-19 telah menyebar di 510 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Pemerintah pusat minta kembali ada pembatasan

Di sisi lain, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpendek waktu operasional mal hanya hingga pukul 19.00 WIB.

Kebijakan ini diminta untuk diimplementasikan mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Baca juga: Kaleidoskop 2020: Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kerumunan pada saat perayaan tahun baru, yang berpotensi mengakibatkan terjadinya lonjakan kasus penularan Covid-19.

"Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 WIB dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan,” ujar Luhut dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkomarves, Selasa (15/12/2020).

Selain itu, Luhut juga meminta Anies untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) hingga 75 persen.

Selain DKI Jakarta, Luhut menyebut ada tujuh provinsi lain yang mengalami kenaikan kasus Covid-19, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, dan Kalimantan Selatan.

Untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Luhut meminta optimalisasi pemanfaatan isolasi terpusat, memperkuat operasi yustisi untuk memastikan pelaksanaan isolasi terpusat dan protokol kesehatan 3M.

Baca juga: Risiko Kematian Pasien Covid-19 Lansia Lebih Tinggi, Capai 19,5 Kali Lipat

Dalam konteks urban/perkotaan, lanjutnya, pemerintah daerah diminta untuk mengetatkan implementasi WFH dan pembatasan jam operasi tempat makan, hiburan, mal, sampai pukul 20.00.

Sementara itu, untuk di wilayah pedesaan, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat implementasi pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas.

Terakhir, untuk wilayah Provinsi Bali dan lainnya, Luhut berpesan agar ada pengetatan protokol kesehatan di rest area, hotel, dan tempat wisata. Untuk mengatur mekanismenya, Luhut meminta Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, dan Menhub untuk segera mengatur prosedurnya.

"Saya minta SOP untuk penggunaan rapid test antigen segera diselesaikan," kata Luhut.

Desakan vaksin gratis untuk semua kalangan

Terkait rencana pelayanan vaksinasi yang akan dilakukan pemerintah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, pemerintah memiliki kemampuan untuk menggratiskan vaksin Covid-19 bagi semua kalangan masyarakat.

Ia menyebutkan, pemerintah dapat melakukan realokasi anggaran pada 2021 yang tidak begitu mendesak demi pemenuhan layanan vaksinasi Covid-19 gratis.

Baca juga: Update: Daftar 64 Daerah Zona Merah Covid-19, Terbanyak Masih di Jateng

Selain itu, Tauhid menyebut pemerintah juga dapat memakai sisa anggaran yang tak terserap pada 2020 yang ia perkirakan mencapai Rp 200 triliun.

"Misal yang naik besar kan di pertahanan dan keamanan juga infrastruktur, bisa direalokasi. Kalau pemerintah sayang dengan nyawa warganya, ya itu harus diberikan," kata Tauhid saat dihubungi, Selasa (15/12/2020).

Menurut dia, pelayanan vaksinasi semestinya sudah menjadi bagian dari rencana pemerintah saat menyusun APBN.

Tauhid berpendapat,vaksin merupakan layanan kesehatan mendasar yang wajib dipenuhi pemerintah pada masa pandemi ini.

"Kebutuhan vaksin seharusnya sudah ada dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Vaksin merupakan kewajiban, aneh kalau itu tidak direncanakan dalam APBN," tuturnya.

Dengan asumsi harga satu dosis vaksin Rp 450.000, dibutuhkan sekitar Rp 145 triliun untuk membeli 320 juta dosis vaksin.

Meski terdengar begitu besar, Tauhid mengatakan, pemerintah mampu menganggarkan dana tersebut.

Baca juga: Merasa Pusing bisa Jadi Gejala Covid-19

Tauhid meminta pemerintah mengedepankan kepentingan kesehatan daripada ekonomi. Menurut dia, pemulihan ekonomi tidak akan terjadi jika tidak ada perbaikan kesehatan.

"Kesehatan adalah basic. Kita tidak bicara pemulihan ekonomi kalau kesehatan tidak ada yang menanggung," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gibran-Kaesang Dilaporkan ke KPK, PDI-P Duga Ubedilah Badrun Terkait Parpol

Gibran-Kaesang Dilaporkan ke KPK, PDI-P Duga Ubedilah Badrun Terkait Parpol

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Rahmat Effendi dari Dana Potongan Pegawai

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Rahmat Effendi dari Dana Potongan Pegawai

Nasional
Panglima TNI Beri Sinyal Pangkostrad Baru Diisi Jenderal Bintang Dua

Panglima TNI Beri Sinyal Pangkostrad Baru Diisi Jenderal Bintang Dua

Nasional
KPK Dalami Arahan Rahmat Effendi Terkait Sejumlah Proyek di Bekasi

KPK Dalami Arahan Rahmat Effendi Terkait Sejumlah Proyek di Bekasi

Nasional
Perbakin Laporkan Persiapan Pertandingan Internasional Menembak ke Presiden

Perbakin Laporkan Persiapan Pertandingan Internasional Menembak ke Presiden

Nasional
Pakar: Dengan Undang 'Nidji', Anies Sindir Balik Giring

Pakar: Dengan Undang "Nidji", Anies Sindir Balik Giring

Nasional
Keberatan Diinterupsi Jaksa, Munarman: Saya Ini Terancam Hukuman Mati!

Keberatan Diinterupsi Jaksa, Munarman: Saya Ini Terancam Hukuman Mati!

Nasional
Dari Ahok sampai Azwar Anas Calon Pemimpin Ibu Kota Baru 'Nusantara', Siapa yang Dipilih Jokowi?

Dari Ahok sampai Azwar Anas Calon Pemimpin Ibu Kota Baru "Nusantara", Siapa yang Dipilih Jokowi?

Nasional
Menko PMK: Kasus Covid-19 Selama Natal-Tahun Baru Terkendali

Menko PMK: Kasus Covid-19 Selama Natal-Tahun Baru Terkendali

Nasional
Mengulik Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara', Smart City yang Bakal Habiskan Rp 501 Triliun

Mengulik Ibu Kota Negara Baru "Nusantara", Smart City yang Bakal Habiskan Rp 501 Triliun

Nasional
Azis Syamsuddin Tantang Jaksa Tunjukkan Mutasi Rekening

Azis Syamsuddin Tantang Jaksa Tunjukkan Mutasi Rekening

Nasional
KPK Geledah Kantor Bupati Penajam Paser Utara

KPK Geledah Kantor Bupati Penajam Paser Utara

Nasional
Satu Polisi Terluka Ditembak KKB di Distrik Kiwirok Papua

Satu Polisi Terluka Ditembak KKB di Distrik Kiwirok Papua

Nasional
Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Mensos Risma Bakal Bangun Lumbung Sosial

Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Mensos Risma Bakal Bangun Lumbung Sosial

Nasional
Terkait Dugaan Korupsi DAK Lampung Tengah, Azis: Orang Jual Nama Saya

Terkait Dugaan Korupsi DAK Lampung Tengah, Azis: Orang Jual Nama Saya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.