Ia menyadari tingkat efikasi menjadi pertimbangan utama dalam membeli vaksin dari produsen. Kendati demikian, diplomasi bilateral dalam upaya mengamankan stok vaksin Covid-19 juga memiliki peranan penting.
Nadia mengatakan, untuk saat ini baru Sinovac yang bisa memenuhi komitmen pengadaan vaksin Covid-19 untuk Indonesia. Di tengah perlombaan mengamankan stok vaksin, pemerintah yang lebih dulu menjalin kerja sama dengan Sinovac mau tak mau mendahulukan pemesanan vaksin dari perusahaan biofarmasi asal China itu.
Oleh karena itu, saat ini pemerintah mendahulukan kedatangan vaksin Covid-19 dari Sinovac ketimbang dari produsen lainnya yang memiliki tingkat efikasi tinggi seperti AstraZeneca (tingkat efikasi 70 persen), Pfizer (tingkat efikasi 90 persen), dan Moderna (tingkat efikasi 90 persen).
“Mendatangkan vaksin ke Indonesia merupakan juga bagian dari diplomasi bilateral ya. Jadi tergantung kapan komitmen penyedia untuk bisa mengirimkan vaksin ke Indonesia, dan komitmen yang diterima saat ini dapat dipenuhi Sinovac,” ujar Nadia.
Baca juga: 1,8 Juta Dosis Vaksin Sinovac Didistribusikan di Luar Jawa dan Bali
Pemerintah tak boleh gegabah
Adapun epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo memahami upaya yang dilakukan pemerintah menghadapi dilema tersebut.
Kendati demikian, ia mengingatkan pemerintah tak boleh gegabah dan harus mempertimbangkan risiko pembelian vaksin yang belum diketahui tingkat efikasinya.
Risiko yang dihadapi pemerintah adalah bisa saja nantinya tingkat efikasi dari vaksin Sinovac rendah dan tak cukup kuat untuk menangkal virus corona.
Windhu mengatakan, tingkat efikasi vaksin Sinovac akan keluar setidaknya pada Januari 2021, seiring dengan selesainya uji klinis tahap ketiga vaksin tersebut di China dan sejumlah negara lainnya.
Adapun tingkat efikasi vaksin Sinovac yang diujikan di Bandung, Jawa Barat, baru akan diketahui pada Maret 2021.
Baca juga: Biden Akan Disuntik Vaksin Covid-19 di Depan Umum
Ia mengatakan, pemerintah harus menyiapkan alternatif lain bila nantinya ternyata tingkat efikasi vaksin buatan Sinovac itu rendah. Sebab, pemerintah tidak bisa memaksakan penyuntikan vaksin yang tingkat efikasinya rendah kepada masyarakat.
Ia pun meyakini BPOM memiliki independensi yang tinggi untuk menentukan apakah vaksin buatan Sinovac itu layak mendapatkan izin edar darurat.
“Kalau tingkat efikasi rendah, kemudian keamanan rendah, tentu BPOM tak akan keluarkan izin edar darurat. Tetapi, ada kemungkinan itu akan tidak mendapatkan lampu hijau. Saya percaya BPOM memiliki independensi yang baik,” ujar Windhu.
“Itu tidak boleh dipaksakan digunakan karena melanggar etik. Obat dan vaksin yang tidak aman dan tidak manjur tidak bisa digunakan manusia,” lanjut dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.