Satgas Sebut Anggaran Bukan Alasan Pemerintah Tak Gratiskan Vaksin Covid-19 Sepenuhnya

Kompas.com - 15/12/2020, 18:43 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media saat memberi keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020). DOK. Satgas Covid-19Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media saat memberi keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, anggaran negara bukan alasan pemerintah tak menggratiskan vaksin Covid-19 secara total. Ia memastikan, perihal anggaran tidak akan jadi hambatan.

Hal ini Wiku sampaikan merespons pertanyaan wartawan tentang dua mekanisme vaksinasi Covid-19, yakni gratis (subsidi) dan berbayar (mandiri).

"Saya perlu tegaskan bahwa pada prinsipnya anggaran tidak akan menjadi hambatan dalam pencapaian herd immunity melalui vaksinasi," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: Satgas: RS Jangan Promosi Vaksinasi Covid-19, Tunggu Arahan Pemerintah

Wiku menyebut, saat ini pemerintah masih terus mengkaji berbagai hal teknis terkait vaksinasi.

Menurut dia, pemerintah ingin memastikan bahwa vaksin tersedia bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik melalui skema subsidi maupun mandiri.

Detail pelaksanaan vaksinasi, mulai dari sasaran hingga rentang harga, juga masih terus dibahas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Hal ini akan diinformasikan setelah nantinya terdapat keputusan resmi dari pemerintah," ujar Wiku.

Wiku pun meminta seluruh rumah sakit di Tanah Air untuk menunggu arahan dan keputusan pemerintah ihwal vaksinasi Covid-19.

Ia mewanti-wanti pihak rumah sakit untuk tak melakukan promosi vaksinasi sebelum ada keputusan resmi dari pemangku kebijakan.

"Jangan melakukan promosi atau kegiatan serupa terkait program vaksinasi sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk mencegah kesimpangsiuran informasi di masyarakat," kata dia.

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Duga Masuk Lebih Awal, Pemerintah Disarankan Tracing 14 Hari Sebelum Varian Omicron Diumumkan

Duga Masuk Lebih Awal, Pemerintah Disarankan Tracing 14 Hari Sebelum Varian Omicron Diumumkan

Nasional
Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

Nasional
Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

Nasional
Kepala BRGM Sebut Restorasi Gambut di Kubu Raya, Kalbar Didukung Banyak Pihak

Kepala BRGM Sebut Restorasi Gambut di Kubu Raya, Kalbar Didukung Banyak Pihak

Nasional
Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Paling Banyak Perempuan, Kementerian PPPA: Akibat Pinjol

Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Paling Banyak Perempuan, Kementerian PPPA: Akibat Pinjol

Nasional
Mahfud: SPPT-TI Optimalkan Penggunaan Teknologi Tangani Perkara Pidana

Mahfud: SPPT-TI Optimalkan Penggunaan Teknologi Tangani Perkara Pidana

Nasional
KPI: Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2021 Naik Jadi 3,13

KPI: Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2021 Naik Jadi 3,13

Nasional
KPK Dalami Keikutsertaan Notaris dalam Kasus Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

KPK Dalami Keikutsertaan Notaris dalam Kasus Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

Nasional
Minta Masukan soal Kebijakan Nataru, Menko PMK Temui Kardinal Keuskupan Agung

Minta Masukan soal Kebijakan Nataru, Menko PMK Temui Kardinal Keuskupan Agung

Nasional
Reuni PA 212, KSAD Dudung: Izinnya Tak Ada, Diharapkan Tidak Ada Aksi

Reuni PA 212, KSAD Dudung: Izinnya Tak Ada, Diharapkan Tidak Ada Aksi

Nasional
DPR-Pemerintah Akan Rapat Bahas Revisi UU PPP pada 6 Desember

DPR-Pemerintah Akan Rapat Bahas Revisi UU PPP pada 6 Desember

Nasional
Garda Bangsa Siapkan 'Pasukan Darat' untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Garda Bangsa Siapkan "Pasukan Darat" untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Nasional
KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

Nasional
Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.