Soal Reshuffle, Istana Minta Publik Sabar Tunggu Keputusan Jokowi

Kompas.com - 15/12/2020, 14:14 WIB
Edhy Prabowo (kiri) dan Juliari P Batubara (kanan), dua menteri tersangka korupsi. Kompas.comEdhy Prabowo (kiri) dan Juliari P Batubara (kanan), dua menteri tersangka korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian meminta masyarakat bersabar menunggu perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju.

Menurut dia, hingga saat ini belum ada sinyal dari Presiden Joko Widodo mengenai wacana reshuffle.

"Belum ada kabar sama sekali, sabar saja menunggu. Saya kira Presiden akan memutuskan yang terbaik," kata Donny kepada Kompas.com, Selasa (15/12/2020).

Donny mengatakan, Presiden masih terus mempertimbangkan sejumlah nama untuk menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Juliari Batubara untuk kursi Menteri Sosial.

Dalam mempertimbangkan nama-nama itu, Jokowi berkonsultasi dengan banyak pihak, mulai dari partai politik hingga masyarakat.

Baca juga: Soal Reshuffle, Jokowi Dinilai Tengah Menunggu Waktu yang Pas

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski begitu, Donny belum dapat memastikan apakah calon pengganti Edhy Prabowo dan Juliari Batubara berasal dari kalangan partai politik atau profesional.

"Sejauh ini saya sendiri belum bisa mengatakan apa-apa," ujarnya.

Menurut Donny, kosongnya dua kursi menteri ini tak mengganggu kinerja kabinet. Ia memastikan birokrasi berjalan seperti biasa lantaran tugas-tugas kedua menteri tersebut dijalankan oleh menteri ad interim atau pengganti sementara.

Oleh karenanya, Donny menegaskan agar masyarakat bersabar menanti keputusan Jokowi mengenai reshuffle kabinet ini.

"Sekali lagi kita harus sabar menunggu sampai kemudian Presiden memutuskan yang terbaik bagi bangsa dan negara," katanya.

Wacana reshuffle kabinet Indonesia Maju mengemuka setelah dua menteri Jokowi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Menteri Sosial Juliari Batubara serta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Baca juga: Soal Kemungkinan Reshuffle Kabinet Usai Pilkada, Ini Kata Staf Presiden

Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial penanganan Covid-19 di lingkungan Kementerian Sosial pada Minggu (6/12/2020).

Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima uang suap hingga Rp 17 miliar dalam pengadaan paket bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020.

Sementara Edhy Prabowo diterapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Edhy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu (25/11/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.