CSIS Nilai Jokowi Perlu Pertimbangkan 2 Kriteria Ini saat Mencari Menteri Pengganti Edhy dan Juliari

JAKARTA, KOMPAS.com - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia menilai, ada dua kriteria penting yang mesti dimiliki calon pengganti Edhy Prabowo dan Juliari Batubara selaku Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial.

Pertama, sosok tersebut mampu mengembalikan kepercayaan publik.

Sebab, saat ini kasus korupsi yang menjerat Edhy dan Juliari membuat kepercayaan publik kepada Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju merosot.

“Maka sebetulnya sosok yang dibutuhkan oleh presiden itu adalah orang-orang yang bisa meningkatkan kepercayaan publik lagi,” kata Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia Noory Okthariza saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: Soal Reshuffle, Jokowi Dinilai Tengah Menunggu Waktu yang Pas

Selain itu, Oktha mengatakan, presiden Jokowi juga membutuhkan orang yang bisa cepat belajar dan cepat tanggap dalam menghadapi berbagai situasi.

Sebab, menurut dia, pemerintahan saat ini sudah berjalan satu tahun dan tersisa empat tahun lagi.

Namun, secara efektif, menurutnya, pemerintahan itu hanya bisa dijalankan tiga tahun.

“Karena satu tahun terakhirnya itu kan pasti orang sudah sangat sibuk dengan pemilu tahun 2024,” kata Oktha.

“Jadi sosok yang harus di pilih Jokowi ya dua itu tadi, satu yang bisa meningkatkan kepercayaan atau mengembalikan kepercayaan publik ke pemerintah, kemudian yang ke dua, yang cakap secara teknis dan secara birokrasi,” tutur dia.

Baca juga: Soal Kemungkinan Reshuffle Kabinet Usai Pilkada, Ini Kata Staf Presiden

Lebih jauh ia tidak bisa memprediksi kapan reshuffle menteri akan dilakukan, sebab hanya presiden yang mempunyai hak untuk menentukan pembantu-pembantunya.

Kendati demikian, Oktha menilai Jokowi sedang menunggu momentum yang tepat setelah situasi pasca insiden penembakan laskar FPI kondusif.

Selain itu, menurut dia, presiden sedang menjaga etika politik untuk bisa berkomunikasi dengan partai-partai koalisi terkait persoalan reshuffle.

“Dan itu mungkin belum bisa dilakukan dalam konteks hari ini, karena perhatian pemerintah dan juga mungkin elite-elite politik yang ada di DPR banyak tersita untuk kasus-kasus yang sekarang sedang mengemuka,” ucap Oktha.

“Karena menurut saya kondisinya masih hangat dan kalau tiba-tiba pemerintah melakukan sebuah gebrakan dengan menunjuk menteri baru menurut saya situasi yang sekarang justru tidak selesai,” tutur dia.