CSIS Nilai Jokowi Perlu Pertimbangkan 2 Kriteria Ini saat Mencari Menteri Pengganti Edhy dan Juliari

Kompas.com - 15/12/2020, 13:43 WIB
Edhy Prabowo (kiri) dan Juliari P Batubara (kanan), dua menteri tersangka korupsi. Kompas.comEdhy Prabowo (kiri) dan Juliari P Batubara (kanan), dua menteri tersangka korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia menilai, ada dua kriteria penting yang mesti dimiliki calon pengganti Edhy Prabowo dan Juliari Batubara selaku Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial.

Pertama, sosok tersebut mampu mengembalikan kepercayaan publik.

Sebab, saat ini kasus korupsi yang menjerat Edhy dan Juliari membuat kepercayaan publik kepada Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju merosot.

“Maka sebetulnya sosok yang dibutuhkan oleh presiden itu adalah orang-orang yang bisa meningkatkan kepercayaan publik lagi,” kata Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia Noory Okthariza saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: Soal Reshuffle, Jokowi Dinilai Tengah Menunggu Waktu yang Pas

Selain itu, Oktha mengatakan, presiden Jokowi juga membutuhkan orang yang bisa cepat belajar dan cepat tanggap dalam menghadapi berbagai situasi.

Sebab, menurut dia, pemerintahan saat ini sudah berjalan satu tahun dan tersisa empat tahun lagi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, secara efektif, menurutnya, pemerintahan itu hanya bisa dijalankan tiga tahun.

“Karena satu tahun terakhirnya itu kan pasti orang sudah sangat sibuk dengan pemilu tahun 2024,” kata Oktha.

“Jadi sosok yang harus di pilih Jokowi ya dua itu tadi, satu yang bisa meningkatkan kepercayaan atau mengembalikan kepercayaan publik ke pemerintah, kemudian yang ke dua, yang cakap secara teknis dan secara birokrasi,” tutur dia.

Baca juga: Soal Kemungkinan Reshuffle Kabinet Usai Pilkada, Ini Kata Staf Presiden

Lebih jauh ia tidak bisa memprediksi kapan reshuffle menteri akan dilakukan, sebab hanya presiden yang mempunyai hak untuk menentukan pembantu-pembantunya.

Kendati demikian, Oktha menilai Jokowi sedang menunggu momentum yang tepat setelah situasi pasca insiden penembakan laskar FPI kondusif.

Selain itu, menurut dia, presiden sedang menjaga etika politik untuk bisa berkomunikasi dengan partai-partai koalisi terkait persoalan reshuffle.

“Dan itu mungkin belum bisa dilakukan dalam konteks hari ini, karena perhatian pemerintah dan juga mungkin elite-elite politik yang ada di DPR banyak tersita untuk kasus-kasus yang sekarang sedang mengemuka,” ucap Oktha.

“Karena menurut saya kondisinya masih hangat dan kalau tiba-tiba pemerintah melakukan sebuah gebrakan dengan menunjuk menteri baru menurut saya situasi yang sekarang justru tidak selesai,” tutur dia.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Nasional
Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Nasional
Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Nasional
UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 280.518 Orang

UPDATE 1 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 280.518 Orang

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Bertambah 39.446, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.809.538 Orang

UPDATE 1 Agustus: Bertambah 39.446, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.809.538 Orang

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Mencapai 95.723 Orang

UPDATE 1 Agustus: Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Mencapai 95.723 Orang

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Bertambah 30.738, Kini Ada 3.440.396 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Bertambah 30.738, Kini Ada 3.440.396 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Survei Litbang Kompas Ungkap 82,2 Persen Masyarakat Setuju KPU Sederhanakan Surat Suara

Survei Litbang Kompas Ungkap 82,2 Persen Masyarakat Setuju KPU Sederhanakan Surat Suara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X