Said Iqbal: Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja Dapat Dukungan dari Konfederasi Buruh Internasional

Kompas.com - 15/12/2020, 13:26 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020). (KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI)Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, perjuangan buruh Indonesia dalam menolak dan membatalkan Omnibus Law UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mendapat dukungan dari konfederasi buruh internasional.

Bahkan, kata Said, konfederasi serikat buruh sedunia bernama International Trade Union Confederation (ITUC) mengirim surat ke Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR untuk mendukung pembatalan UU Cipta Kerja.

"International Trade Union Confederation atau ITUC resmi sudah mengirim surat kepada bapak Presiden Jokowi dan ke pimpinan DPR mendukung resmi perjuangan Indonesia untuk membatalkan Omnibus Law," kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (16/12/2020).

Baca juga: Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Said mengatakan, selain ITUC, pihaknya juga mendapat dukungan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Energi Sedunia atau IndustriALL dan serikat buruh bernama Public Service International (PSI).

"Kemudian serikat buruh di dunia yang mendukung misal FMV Belanda, SAS atau serikat buruh Finlandia, kemudian ada juga serikat buruh Australia ATCU, dan serikat buruh Turki, kemudian serikat buruh Jerman DGB, termasuk Friedrich Ebbert Stiftung FES, ini akan meluas," ujarnya.

Said mengatakan, konfederasi-konfederasi buruh internasional tersebut akan melakukan aksi-aksi solidaritas yang diarmadai oleh ITUC.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Said mengatakan, pihaknya akan mengajukan saksi ahli dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Jika Omnibus Law Tak Dicabut dan UMP Tidak Naik, Said Iqbal: Kami Akan Mogok Kerja Nasional

"Sedang diajukan namanya ke MK. Jadi saksi ahli dari internasional akan kami hadirkan, yang akan membahas perspektif HAM dan labour right, hak-hak buruh di perspektif internasional bahwa hak buruh adalah bagian dari HAM itu akan dijelaskan oleh ahli internasional kami," ucapnya.

Lebih lanjut, Said mengatakan, dalam rapat virtual yang digelar ITUC, konferensi buruh sedunia memutuskan mendukung perjuangan KSPI dan buruh Indonesia dalam membatalkan UU Cipta Kerja.

Oleh karenanya, ia mengingatkan, pemerintah, DPR dan hakim MK agar berhati-hati dikarenakan penolakan buruh terhadap UU Cipta Kerja menjadi sorotan internasional.

"Pimpinan DPR dan khususnya hakim Mahkamah Konstitusi, hati-hati, ini sedang disorot oleh internasional dan akhirnya tidak efektif UU ini, malah menurunkan investment grade, dan kalau investment grade turun investor enggak mau masuk," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Berkas Perkara Gubernur Nonakif Sulsel Nurdin Abdullah Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Gubernur Nonakif Sulsel Nurdin Abdullah Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menkes: 1 Juta Suntikan Vaksin Covid-19 Sehari Tak Cukup, Perlu Naik Jadi 2 Juta

Menkes: 1 Juta Suntikan Vaksin Covid-19 Sehari Tak Cukup, Perlu Naik Jadi 2 Juta

Nasional
Pemerintah Didesak Prioritaskan Revisi UU ITE Kendati Telah Keluarkan Pedoman Implementasi

Pemerintah Didesak Prioritaskan Revisi UU ITE Kendati Telah Keluarkan Pedoman Implementasi

Nasional
Pedoman UU ITE Berpeluang Bantu Masalah Implementasi, tapi Revisi UU ITE Harus Disegerakan

Pedoman UU ITE Berpeluang Bantu Masalah Implementasi, tapi Revisi UU ITE Harus Disegerakan

Nasional
UPDATE: Tambah 20.574 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.053.995

UPDATE: Tambah 20.574 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.053.995

Nasional
Temuan Varian Delta Terus Meluas, Ketua MPR: Pemerintah Perlu Canangkan Penggunaan Masker Double

Temuan Varian Delta Terus Meluas, Ketua MPR: Pemerintah Perlu Canangkan Penggunaan Masker Double

Nasional
Kasus Covid-19 Anak Meningkat, Menteri PPPA Minta Prokes Keluarga Digalakkan

Kasus Covid-19 Anak Meningkat, Menteri PPPA Minta Prokes Keluarga Digalakkan

Nasional
Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Nasional
IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

Nasional
Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Nasional
Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Nasional
Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Nasional
Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X