Mahfud: Indonesia Laboratorium Pluralisme Terbaik dan Terbesar di Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Indonesia menjadi negara dengan memegang prinsip pluralisme terbaik di tengah beragam agama yang dianut masyarakatnya.

Hal itu ia juga sampaikan saat bertemu Sekjen Rabithah Alam Islami atau World Moslem Leage (WML) Syekh Abdul Karim Al Issa di Arab Saudi pada 8 Desember lalu.

"Saya katakan kepada Pak Abdul Karim, bahwa Indonesia itu bisa dicatat sebagai laboratorium pluralisme terbaik dan terbesar di dunia. Sangat plural masyarakat. Saya bicaralah seperti yang kita tahu, kita punya 1.360 suku, tapi bersatu, harmoni," ujar Mahfud dalam webinar 'Mewujudkan Harmoni dalam Kebhinekaan: Masalah dan Solusinya' yang digelar LIPI, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: Pluralisme: Definisi dan Dampaknya

Dalam percakapan dengan Abdul Karim, Mahfud juga mengatakan, bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sekitar 235 juta dari 267 juta penduduk menganut agama Islam.

Kendati mayoritas penduduknya sebagai seorang muslim, tetapi Indonesia juga mempunyai agama resmi lainnya, yakni Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Berbagai agama itu belum termasuk kepercayaan maupun keyakinan lokal yang dianut masyarakatnya.

Meski mempunyai banyak agama dan kepercayaan, kata Mahfud, masyarakat Indonesia tetap hidup dalam keharmonisan.

"Saya hanya ingin katakan, agama kita banyak, keyakinan lokal kita banyak dan semuanya selama ini hidup harmonis," terang Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD Bertemu Sekjen Rabithah Alam Islami di Arab Saudi, Bahas Wawasan Moderasi Islam

Sementara itu, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko menyebut Indonesia sebagai negara dengan tingkat kemajemukan tertinggi di dunia baik dari sisi agama, bahasa, maupun budaya.

Menurutnya, memelihara dan merawat kemajemukan itu menjadi suatu keniscayaan bagi masyarakat itu sendiri.

"Sebagai negara majemuk, tentu kebhinekaan ini seharusnya dilihat sebagai energi yang konstruktif bagi percepataan kemajuan bangsa kita, bukan justru sebaliknya, energi yang destruktif," kata Handoko.