Kompas.com - 15/12/2020, 12:10 WIB
Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto memberikan keterangan kepada wartawan menjelang kedatangan WNI dari natuna di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (15/2/2020). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMenteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto memberikan keterangan kepada wartawan menjelang kedatangan WNI dari natuna di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (15/2/2020).

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengingatkan para pegawai Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk tidak korupsi dalam persiapan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2021.

"Ingat transparansi, akuntabilitas, dan audit ya. Jangan coba-coba melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme," tegas Terawan dalam keterangan rilis di Jakarta, Selasa (15/12/2020).

DIPA sendiri telah diserahkan ke masing-masing unit kerja di Kemenkes. Untuk itu, Terawan berpesan agar Kemenkes melakukan belanja sedini mungkin.

Ia mengingatkan agar sebaiknya proses pengadaan yang sudah berjalan hingga Januari langsung dilaksanakan.

Baca juga: Jokowi: Penanganan Korupsi Harus Bisa Tingkatkan Pengembalian Aset Negara

"Sehingga semua bisa ada percepatan dan diharapkan fokus untuk bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terawan menambahkan pesan juga kepada para pejabat agar tidak menerima gratifikasi atau menjanjikan sesuatu yang bisa menjurus ke arah korupsi.

“Jangan coba-coba melakukan hal-hal itu atau kepikiran hal-hal yang seperti itu, karena, pertama tidak baik, tidak menjadi berkah, tidak akan diridhoi, dan menurut saya itu pelanggaran hukum,” ucapnya.

Terawan berharap, pejabat pelaksana anggaran dapat segera melakukan identifikasi kegiatan pengadaan baik barang maupun jasa serta membuat rincian pelaksanaan kegiatan terperinci dan melakukan kontrak pengadaan.

Baca juga: Deputi Pencegahan KPK: Tak Ada Hubungan Kekayaan dan Korupsi

Ia juga berharap, pejabat bisa memulai pelaksanaan kerja pada Januari 2021. Namun, diperlukan pengawasan penggunaan anggaran dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

"Saya minta Irjen bersama Sekjen untuk memantau melihat kalau ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya ada tendensi ke arah yang tidak tepat atau tidak baik segera lakukan pengawasan, segera langsung di dampingi supaya tidak ada niat-niat yang akhirnya menjerumuskan,” tegas Terawan.

“Saya berdoa mudah-mudahan semua bisa melalui masa-masa ini dan melaksanakan DIPA 2021 dengan baik tanpa cacat,” sambungnya.

Ia juga mengingatkan agar semua kegiatan yang dilaksanakan menggunakan prinsip-prinsip ekonomis, efektif, dan efisien serta transparan dan akuntabel.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Bansos, Juliari Juga Dituntut Ganti Kerugian Negara Rp 14,597 Miliar

Kasus Korupsi Bansos, Juliari Juga Dituntut Ganti Kerugian Negara Rp 14,597 Miliar

Nasional
Sayangkan Vandalisme Baliho Puan, Wakil Ketua DPR Serahkan ke Penegak Hukum

Sayangkan Vandalisme Baliho Puan, Wakil Ketua DPR Serahkan ke Penegak Hukum

Nasional
Menurut WHO, Ini Bedanya Varian Delta dengan Delta Plus

Menurut WHO, Ini Bedanya Varian Delta dengan Delta Plus

Nasional
Menteri LHK: Pemerintah Daerah Jangan Lengah Soal Limbah Medis Covid-19

Menteri LHK: Pemerintah Daerah Jangan Lengah Soal Limbah Medis Covid-19

Nasional
Epidemiolog Sebut Rendahnya Testing Covid-19 Berdampak ada Peningkatan Kasus Kematian

Epidemiolog Sebut Rendahnya Testing Covid-19 Berdampak ada Peningkatan Kasus Kematian

Nasional
KY Akan Kaji Putusan Pemangkasan Hukuman Djoko Tjandra

KY Akan Kaji Putusan Pemangkasan Hukuman Djoko Tjandra

Nasional
Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara

Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara

Nasional
Pimpinan DPR Tegaskan Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tak Hanya untuk Anggota Dewan

Pimpinan DPR Tegaskan Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tak Hanya untuk Anggota Dewan

Nasional
BOR Rumah Sakit Covid-19 di Tangsel Lebih dari 90 Persen, Mendagri Minta Tempat Tidur Ditambah

BOR Rumah Sakit Covid-19 di Tangsel Lebih dari 90 Persen, Mendagri Minta Tempat Tidur Ditambah

Nasional
Kekerasan Oknum TNI ke Warga di Papua, Anggota DPR Minta Jangan Kebablasan

Kekerasan Oknum TNI ke Warga di Papua, Anggota DPR Minta Jangan Kebablasan

Nasional
Anggota TNI Diingatkan Agar Selesaikan Masalah Baik-baik, Anggota DPR: Tak Perlu Ada Kekerasan

Anggota TNI Diingatkan Agar Selesaikan Masalah Baik-baik, Anggota DPR: Tak Perlu Ada Kekerasan

Nasional
MUI Kecam Pembunuhan Ketua MUI Labuhanbatu Utara, Minta Pelaku Dihukum Berat

MUI Kecam Pembunuhan Ketua MUI Labuhanbatu Utara, Minta Pelaku Dihukum Berat

Nasional
Limbah Medis Berbahaya dan Beracun Capai 18.460 Ton, Terbanyak di Pulau Jawa

Limbah Medis Berbahaya dan Beracun Capai 18.460 Ton, Terbanyak di Pulau Jawa

Nasional
PN Jakarta Selatan Putuskan Gugatan Praperadilan Angin Prayitno Aji Sore Ini

PN Jakarta Selatan Putuskan Gugatan Praperadilan Angin Prayitno Aji Sore Ini

Nasional
Soal Syarat Jemaah Umrah, Kemenag Akan Komunikasi dengan Saudi

Soal Syarat Jemaah Umrah, Kemenag Akan Komunikasi dengan Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X