Kompas.com - 15/12/2020, 12:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, pemerintah dapat melakukan realokasi anggaran pada 2021 yang tidak begitu mendesak demi pemenuhan layanan vaksinasi Covid-19 gratis bagi seluruh kalangan masyarakat.

Selain itu, Tauhid menyebut pemerintah juga dapat memakai sisa anggaran yang tak terserap pada 2020 yang ia perkirakan mencapai Rp 200 triliun.

"Misal yang naik besar kan di pertahanan dan keamanan juga infrastruktur, bisa direalokasi. Kalau pemerintah sayang dengan nyawa warganya, ya itu harus diberikan," kata Tauhid saat dihubungi, Selasa (15/12/2020).

Menurutnya, soal pelayanan vaksinasi semestinya sudah menjadi bagian dari rencana pemerintah saat menyusun APBN.

Baca juga: Mungkinkah Vaksin Covid-19 di Indonesia Gratis untuk Semua? Ini Jawaban Pemerintah

Tauhid berpendapat vaksin merupakan layanan kesehatan mendasar yang wajib dipenuhi pemerintah di masa pandemi ini.

"Kebutuhan vaksin seharusnya sudah ada dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Vaksin merupakan kewajiban, aneh kalau itu tidak direncanakan dalam APBN," tuturnya.

Dengan asumsi harga satu dosis vaksin Rp 450.000, maka dibutuhkan sekitar Rp 145 triliun untuk membeli 320 juta dosis vaksin.

Meski terdengar begitu besar, Tauhid mengatakan pemerintah mampu menganggarkan dana tersebut.

Tauhid meminta pemerintah mengedepankan kepentingan kesehatan daripada ekonomi. Menurutnya, pemulihan ekonomi tidak akan terjadi jika tidak ada perbaikan kesehatan.

Baca juga: Pemerintah Dinilai Mampu Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Seluruh Masyarakat

"Kesehatan adalah basic. Kita tidak bicara pemulihan ekonomi kalau kesehatan tidak ada yang menanggung," ucapnya.

Ia mengatakan, program vaksin yang inklusif dan bisa diakses seluruh lapisan masyarakat akan makin mempercepat pemulihan kesehatan dan ekonomi yang diinginkan pemerintah.

Diketahui, saat ini pemerintah berencana memberikan vaksin Covid-19 lewat skema vaksin program dan mandiri. Total sasaran penerima vaksin adalah 107 juta orang, dengan proporsi 30 persen vaksin program dan 70 persen vaksin mandiri.

Vaksin program diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, petugas pelayan publik, dan kelompok masyarakat rentan yang biayanya ditanggung negara.

Sementara, masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya diminta vaksin secara mandiri atau dengan biaya pribadi masing-masing.

Baca juga: Saat Pemerintah Didesak untuk Gratiskan Vaksin Covid-19...

Menurut Tauhid, dengan melepaskan vaksin secara bebas, ada sebagian masyarakat yang akan terbebani dan akhirnya memilih tidak melakukan vaksinasi.

Selain itu, dikhawatirkan ada oknum yang memanfaatkan vaksin Covid-19 menjadi bisnis gelap.

"Ini kan bahaya. Kalau negara menggratiskan di pusat-pusat layanan kesehatan, orang tidak akan berpikir," kata Tauhid.

Tidak semua gratis

Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah berencana untuk tidak menggratiskan vaksin Covid-19 secara total.

Ia menyebut, seandainya vaksin digratiskan secara total, maka anggaran negara akan membengkak.

Sebab, selain vaksin, pemerintah juga perlu menyiapkan dana untuk layanan rumah sakit, alat pelindung diri (APD), hingga bantuan sosial masyarakat.

"Sementara kan pertumbuhan ekonomi kita minus," kata Nadia, Minggu (13/12/2020).

Baca juga: Perawat New York Penerima Pertama Suntikan Vaksin Covid-19 Pfizer di AS

Karena itu, hanya kalangan tertentu yang akan divaksinasi cuma-cuma seperti tenaga kesehatan, pemberi pelayanan publik dan kelompok rentan.

Masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi termasuk dalam kelompok rentan.

Namun, Nadia mengatakan proporsi penerima vaksin gratis dan mandiri tengah disusun ulang pemerintah.

DPR meminta pemerintah memperbanyak jumlah penerima vaksin Covid-19 gratis daripada penerima mandiri. Pemerintah juga diminta memperluas target populasi yang akan divaksinasi.

"Proporsi ini juga masih terus di dalam pembahasan ya, belum final, jadi masih berkembang. Nanti akan diinformasikan kalau sudah pasti," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KUHP Hasil Revisi, Mabuk di Muka Umum dan Ikuti Orang Lain Didenda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Hasil Revisi, Mabuk di Muka Umum dan Ikuti Orang Lain Didenda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
Ferdy Sambo Bertemu Bharada E dkk dalam Sidang Hari Ini

Ferdy Sambo Bertemu Bharada E dkk dalam Sidang Hari Ini

Nasional
Ismail Bolong Diperiksa Bareskrim hingga Dini Hari

Ismail Bolong Diperiksa Bareskrim hingga Dini Hari

Nasional
Dalam KUHP Baru, Berisik Tengah Malam dan Ganggu Tetangga Bisa Didenda Rp 10 Juta

Dalam KUHP Baru, Berisik Tengah Malam dan Ganggu Tetangga Bisa Didenda Rp 10 Juta

Nasional
Soal Isu Rujuk Koalisi, PAN Justru Tawarkan Gerindra-PKS Gabung KIB

Soal Isu Rujuk Koalisi, PAN Justru Tawarkan Gerindra-PKS Gabung KIB

Nasional
Gerindra Dinilai Mustahil Koalisi dengan Nasdem, Prabowo Tak Mungkin Jadi Cawapres Anies

Gerindra Dinilai Mustahil Koalisi dengan Nasdem, Prabowo Tak Mungkin Jadi Cawapres Anies

Nasional
RKUHP Disahkan, Aparat Penegak Hukum yang Rekayasa Kasus Dipidana 9 Tahun Penjara

RKUHP Disahkan, Aparat Penegak Hukum yang Rekayasa Kasus Dipidana 9 Tahun Penjara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasdem Minta Gerindra Ajukan Kader Jadi Cawapres Anies | Kuat Ma'ruf soal Hasil 'Lie Detector'

[POPULER NASIONAL] Nasdem Minta Gerindra Ajukan Kader Jadi Cawapres Anies | Kuat Ma'ruf soal Hasil "Lie Detector"

Nasional
Tanggal 10 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Nasional
Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Nasional
Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Nasional
Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.