Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendiang Ketua KPU Tangsel Positif Covid-19 Sebelum Hari Pencoblosan, KPU Dinilai Keliru Baru Umumkan Setelahnya

Kompas.com - 15/12/2020, 11:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Konstitusi dan Ekonomi Kode Inisiatif Rahmah Mutiara menanggapi adanya berita bahwa pengumuman hasil swab positif Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan Bambang Dwitoro dilakukan usai Pilkada 2020.

Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa KPU telah bertindak tidak transparan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak di masa pandemi.

"KPU telah bertindak tidak transparan, penyelenggaraan Pilkada di saat pandemi seperti ini penyelenggara bukan hanya dituntut untuk menjamin suara pemilih tidak tercurangi. Namun, juga harus memastikan keselamatan pemilih di sekitar penyelenggara yang mungkin bisa terpapar virus," kata Rahmah saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/12/2020).

Ia juga menilai tindakan tersebut keliru karena menutupi status positif Covid-19 dari penyelenggara.

Baca juga: Perludem Sayangkan Pengumuman Hasil Swab Ketua KPU Tangsel Dilakukan Usai Pencoblosan

Hal ini, kata dia, dapat menyulitkan tracking dan tracing penyebaran virus yang menjadi kewajiban Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 setempat.

Padahal, menurutnya apabila hasil tersebut diumumkan sebelum pemungutan suara, masyarakat dapat menentukan sendiri apakah akan menggunakan hak suaranya atau tidak.

"Partisipasi masyarakat sebetulnya kembali lagi pada hak masing-masing pemilih, untuk memilih atau tidak setelah tahu penyelenggara positif covid," jelasnya.

Rahmah pun khawatir kejadian ini akan berdampak kerugian pada masyarakat.

Bahkan, lanjut dia, tindakan tidak transparan tersebut berpotensi menimbulkan klaster baru di Tangerang Selatan.

Baca juga: Ketua KPU Tangsel Meninggal Dunia Setelah Terpapar Covid-19

"Jika sudah seperti ini yang kemudian dirugikan justru rakyat selaku pemilih tadi karena memungkinkan terjadi kluster yang terpapar saat proses pemilihan," imbuhnya.

Diberitakan, KPU Tangerang Selatan mengungkap alasan mengapa mereka tidak langsung mengumumkan hasil uji swab Ketua KPU Tangsel Bambang Dwitoro yang dinyatakan positif Covid-19.

Pelaksana harian (Plh) Ketua KPU Tangerang Selatan M Taufik mengatakan, Bambang Dwitoro dinyatakan positif Covid-19 sejak Sabtu (5/12/2020), atau empat hari sebelum pemungutan suara.

Namun, pihaknya baru mengumumkan status konfirmasi positif Covid-19 Bambang pasca-pencoblosan, karena khawatir partisipasi pemilih di Pilkada Tangerang Selatan 2020 akan menurun drastis.

Baca juga: Ini Alasan Hasil Swab Positif Ketua KPU Tangsel Diumumkan Usai Pencoblosan Pilkada 2020

"Kalau diumumkan sebelum atau menjelang pelaksanaan pemungutan suara, itu tingkat partisipasi maupun keterpanggilan masyarakat akan turun drastis dengan mendengar karena Ketua KPU-nya terkena Covid-19," ujar Taufik saat dikonfirmasi, Jumat (11/12/2020).

Sehari setelah KPU mengungkap alasan tersebut, kabar duka pun tiba di KPU Tangerang Selatan.

Bambang Dwitoro, Ketua KPU Tangsel yang positif Covid-19 itu, meninggal dunia pada Sabtu (12/12/2020).

Posisi dan tugas Bambang kini digantikan sementara oleh Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Tangsel, M Taufik, yang kini ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) KPU Tangsel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com