Kompas.com - 15/12/2020, 07:09 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, Presiden Joko Widodo tengah menunggu momentum yang pas untuk mengumumkan dua pengganti menterinya yang terjerat kasus dugaan korupsi.

Keduanya yaitu Menteri Sosial Juliari P Batubara yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek 2020. 

Serta, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terjerat kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

"Pak Jokowi kelihatannya memang menunggu momentum. Sehingga pada saat reshuffle dilakukan semua sudah ready dan siap lari. Tidak perlu ada reshuffle lagi hingga akhir masa jabatannya," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Soal Kemungkinan Reshuffle Kabinet Usai Pilkada, Ini Kata Staf Presiden

Ia memprediksi bahwa saat ini Jokowi tengah menimbang betul-betul kementerian mana saja yang harus dirombak.

Di sisi lain, Hendri melihat Jokowi juga telah menyelesaikan persetujuan dari partai-partai politik yang akan mengisi kekosongan jabatan di dua menteri tersebut.

Seperti diketahui, dua menteri yang jadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu merupakan politikus Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.

"Jokowi sudah jauh-jauh hari bilang dirinya tanpa beban. Jadi kelihatannya, dia tunggu momentum untuk berlari," ujarnya.

Hendri memprediksi, Jokowi menginginkan adanya mesin baru di dalam struktur pemerintahan.

Tidak hanya kementerian, kata dia, Jokowi juga diprediksi mencari sosok baru dalam struktur kelembagaan.

Baca juga: 2 Menteri Tersangka Korupsi, Presiden Diminta Segera Reshuffle Kabinet

"Mungkin Jokowi ingin semua engine baru. Termasuk Kapolri yang memang akan memasuki masa pensiun," terang dia.

Lebih lanjut, Hendri berpendapat bahwa alasan Jokowi urung merombak kabinetnya karena tengah fokus pada pengadaan vaksin Covid-19.

"Tampaknya Jokowi juga menunggu kabar baik ketersediaan vaksin Covid-19 yang siap digunakan," imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

Nasional
Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Nasional
Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Nasional
Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Nasional
Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Nasional
'Ojo Kesusu' dan Jokowi yang Terburu-buru

"Ojo Kesusu" dan Jokowi yang Terburu-buru

Nasional
Berharap 3 'Peluru' dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Berharap 3 "Peluru" dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Nasional
Semangat Kebangkitan Bersama

Semangat Kebangkitan Bersama

Nasional
Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Nasional
Bolehkah Polisi Melakukan Penangkapan di Rumah Ibadah?

Bolehkah Polisi Melakukan Penangkapan di Rumah Ibadah?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.