Soal Reshuffle, Jokowi Dinilai Tengah Menunggu Waktu yang Pas

Kompas.com - 15/12/2020, 07:09 WIB
Presiden Joko Widodo berada di dalam mobil saat akan mengikuti Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPU) Kalibata, Jakarta, Selasa (10/11/2020). Upacara Ziarah Nasional tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Pahlawan 10 November 2020. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada enam tokoh yang telah melalui proses seleksi oleh Kementerian Sosial dan Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPresiden Joko Widodo berada di dalam mobil saat akan mengikuti Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPU) Kalibata, Jakarta, Selasa (10/11/2020). Upacara Ziarah Nasional tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Pahlawan 10 November 2020. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada enam tokoh yang telah melalui proses seleksi oleh Kementerian Sosial dan Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, Presiden Joko Widodo tengah menunggu momentum yang pas untuk mengumumkan dua pengganti menterinya yang terjerat kasus dugaan korupsi.

Keduanya yaitu Menteri Sosial Juliari P Batubara yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek 2020. 

Serta, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terjerat kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

"Pak Jokowi kelihatannya memang menunggu momentum. Sehingga pada saat reshuffle dilakukan semua sudah ready dan siap lari. Tidak perlu ada reshuffle lagi hingga akhir masa jabatannya," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Soal Kemungkinan Reshuffle Kabinet Usai Pilkada, Ini Kata Staf Presiden

Ia memprediksi bahwa saat ini Jokowi tengah menimbang betul-betul kementerian mana saja yang harus dirombak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain, Hendri melihat Jokowi juga telah menyelesaikan persetujuan dari partai-partai politik yang akan mengisi kekosongan jabatan di dua menteri tersebut.

Seperti diketahui, dua menteri yang jadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu merupakan politikus Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.

"Jokowi sudah jauh-jauh hari bilang dirinya tanpa beban. Jadi kelihatannya, dia tunggu momentum untuk berlari," ujarnya.

Hendri memprediksi, Jokowi menginginkan adanya mesin baru di dalam struktur pemerintahan.

Tidak hanya kementerian, kata dia, Jokowi juga diprediksi mencari sosok baru dalam struktur kelembagaan.

Baca juga: 2 Menteri Tersangka Korupsi, Presiden Diminta Segera Reshuffle Kabinet

"Mungkin Jokowi ingin semua engine baru. Termasuk Kapolri yang memang akan memasuki masa pensiun," terang dia.

Lebih lanjut, Hendri berpendapat bahwa alasan Jokowi urung merombak kabinetnya karena tengah fokus pada pengadaan vaksin Covid-19.

"Tampaknya Jokowi juga menunggu kabar baik ketersediaan vaksin Covid-19 yang siap digunakan," imbuh dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

Nasional
Bali Jadi 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Bali Jadi "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Nasional
Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Nasional
ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

Nasional
IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Nasional
AJI Ingatkan Keselamatan Jurnalis dengan Imbau Konferensi Pers Daring

AJI Ingatkan Keselamatan Jurnalis dengan Imbau Konferensi Pers Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X