Ketua MPR: Pemerintah Jangan Beri Ruang Spekulasi Jual-Beli Vaksin Covid-19 Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah dengan tegas tidak memberikan ruang spekulasi adanya jual-beli vaksin Covid-19 jalur mandiri.

Bambang mengatakan pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan PT Bio Farma harus meningkatkan sosialisasi soal pengadaan dan pemberian vaksin di Tanah Air.

"Meminta pemerintah tidak memberi ruang bagi spekulasi jual-beli vaksin Covid-19 jalur mandiri," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Kemenkes: Kondisi Geografis Indonesia Jadi Kendala Distribusi Vaksin Covid-19

Pernyataan Bambang menyusul adanya sejumlah rumah sakit swasta yang mulai memberikan pengumuman pemesanan vaksin Covid-19 secara mandiri kepada masyarakat.

Beberapa rumah sakit swasta yang menyampaikan pengumuman itu di antaranya RSU Bunda Jakarta dan RS Universitas Islam Indonesia (UII).

Menurut Bambang, apa yang dilakukan sejumlah rumah sakit swasta itu terburu-buru. Padahal, ketersediaan vaksin Covid-19 belum ditetapkan pemerintah.

Harga serta metode distribusi vaksin juga belum diatur. Mekanisme vaksin mandiri masih direncanakan.

"Segala sesuatu tentang vaksin Corona dan vaksinasi masih dalam tahap perencanaan dan pembahasan, siapa pun hendaknya tidak berspekulasi guna menghindari kerugian masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, saat ini pemerintah baru mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin yang dibeli dari perusahaan farmasi asal China, yaitu Sinovac. Bakal ada 1,8 juta dosis berikutnya yang datang dalam waktu dekat.

Sebanyak tiga juta dosis vaksin itu rencananya diprioritaskan bagi tenaga kesehatan di Pulau Jawa-Bali. Itu pun masih harus menunggu izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM.

Selebihnya akan diberikan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Karena itu, Bambang meminta masyarakat juga berhati-hati terhadap informasi soal vaksin Covid-19. Ia mengingatkan masyarakat agar menunggu informasi dari pemerintah.

"Untuk kebutuhan jalur mandiri, vaksinnya memang belum ada. Karena ketentuan persyaratannya cukup ketat, masyarakat harus berhati-hati dan menunggu informasi resmi dari pemerintah. Termasuk informasi dari Satgas Covid-19 maupun dari Bio Farma sendiri," ucapnya.

Perihal tawaran vaksin dari RS swasta itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Wiku Adiasmito telah buka suara.

Wiku mengatakan hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan pemberian vaksin melalui RS swasta. Dia menegaskan, semua fasilitas kesehatan perlu mengikuti kebijakan pemerintah.

"Sampai dengan saat ini pemerintah belum mengumumkan pemberian vaksin untuk masyarakat melalui RS swasta," katanya saat dihubungi, Jumat (11/12/2020).

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi sepakat dengan Wiku. Dia mengatakan, hingga saat ini belum ada pengaturan teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri.

"Sampai sekarang kan belum ada ya pengaturan juknis-nya soal vaksin mandiri atau kah ini (vaksin) yang menjadi bagian dari vaksinasi mandiri," ujar Nadia.

Baca juga: Pemerintah Diminta Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Seluruh Masyarakat

Nadia pun menyarankan apabila masyarakat menemui informasi semacam itu agar mengonfirmasi kepada pihak rumah sakit swasta yang bersangkutan.

Tujuannya memastikan apakah informasi penawaran vaksin Covid19 itu benar atau hanya hoaks.

"Bisa tanya ke rumah sakitnya langsung ya. Apakah hoaks atau tidak. Nanti mungkin ada klarifikasinya dari rumah sakit," katanya.