Pemerintah Diminta Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Seluruh Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Daulay meminta pemerintah memberikan vaksin Covid-19 secara gratis bagi seluruh masyarakat yang menjadi sasaran penerima vaksinasi.

Menurutnya, jika pemerintah menanggung vaksin Covid-19, maka target untuk mencapai efek herd immunity akan lebih terukur.

"Saya minta supaya (vaksin Covid-19) digratiskan," ujar Saleh saat dihubungi, Senin (14/12/2020).

Dengan melepaskan vaksin untuk dibeli secara mandiri, Saleh khawatir ada sebagian masyarakat yang terbebani sehingga memilih tidak melakukan vaksinasi.

Baca juga: Kemenkes: Kondisi Geografis Indonesia Jadi Kendala Distribusi Vaksin Covid-19

Saleh berpendapat, hal tersebut hanya akan membuat program vaksin tidak berjalan efektif.

"Kalau kurang dari itu nanti kurang efektif, maka ini kami dorong agar mencapai target yang semestinya," katanya.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani sepakat dengan Saleh. Netty mengatakan, negara harus menjunjung asas keadilan bagi seluruh rakyat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Dia menyebut akses pelayananan kesehatan merupakan hak tiap warga negara.

"Setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan," kata Netty saat dihubungi terpisah.

Baca juga: Benarkah Vaksin Covid-19 Sinovac Sudah Bisa Dipesan? Ini Penjelasan Bio Farma

Karena itu, Netty mengingatkan pemerintah agar menyosialiasikan pelaksananaan vaksinasi secara transparan.

Mulai dari soal penetapan harga hingga keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19.

Menurutnya, pemerintah juga harus bisa menjelaskan mengapa program vaksin untuk masyarakat dibeda-bedakan.

Diketahui, pemerintah berencana memberikan vaksin Covid-19 lewat skema vaksin program dan mandiri.

Total sasaran penerima vaksin adalah 107 juta orang, dengan proporsi 30 persen vaksin program dan 70 persen vaksin mandiri.

Baca juga: Cerita Ridwan Kamil Jadi Relawan Vaksin Covid-19, Jalani Pengambilan Sampel Darah, Berkali-kali Swab Hasilnya Negatif

Vaksin program diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, petugas pelayan publik, dan kelompok masyarakat rentan yang biayanya ditanggung negara.

Sementara, masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya diminta vaksin secara mandiri atau dengan biaya pribadi masing-masing.

"Jika komunikasi buruk, kurang tepat, dan tidak sinkron akhirnya malah menimbulkan kegaduhan publik. Alih-alih menurunkan kurva pandemi, justru muncul public distrust terhadap pemerintah karena kesimpangsiuran vaksin," ujarnya.

Bertalian dengan itu, Netty pun pemerintah memastikan keakuratan data. Dia mengatakan jangan sampai warga yang perlu dibantu negara malah tidak memperoleh hak diberikan vaksin gratis.

Baca juga: Harus Tetap Sedingin Es, Distribusi Vaksin Covid-19 Pfizer Akan Gunakan Teknologi Ini

"Persoalan data menjadi masalah klasik di negeri ini," ucap Netty.

Selain itu, sesuai dengan hasil rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan pada pekan lalu, Netty meminta pemerintah mempertimbangkan memberikan vaksin bagi penduduk kelompok umur di bawah 18 tahun dan di atas 59 tahun.

Khususnya bagi warga kelompok umur di atas 59 tahun yang dianggap paling rentan terpapar Covid-19.

"Pemerintah harus mempunyai kebijakan dalam melindungi mereka. Jangan sampai vaksinasi sudah dilakukan tetapi penduduk lansia terabaikan," ujarnya.