Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: Kondisi Geografis Indonesia Jadi Kendala Distribusi Vaksin Covid-19

Kompas.com - 14/12/2020, 17:38 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi menyebut, pemerintah masih terus menyiapkan proses vaksinasi Covid-19.

Namun, menurut dia, ada sejumlah tantangan dalam proses ini. Terkait distribusi vaksin misalnya, kondisi wilayah Indonesia yang luas diperkirakan akan menjadi kendala tersendiri.

"Masih ada daerah-daerah yang disebut daerah terpencil, kemudian daerah perbatasan, daerah kepulauan. Salah satu kendala geografis ini yang menjadi persoalan," kata Oscar dalam tayangan YouTube FMB9ID_IKP, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Jelang Akhir Tahun, Insetif Covid-19 di Aceh Utara Baru Cair untuk 2 Puskesmas

Dengan kondisi geografis Indonesia yang demikian, kata Oscar, tenaga kesehatan dan vaksinator harus berupaya lebih keras untuk menjangkau daerah-daerah sulit.

Tak hanya itu, selama proses distribusi, vaksin harus tetap berada dalam suhu dingin. Hal ini demi menjaga kualitas dan efektivitas vaksin.

Oleh karena itu, kata Oscar, pemerintah juga tengah menyiapkan sistem rantai dingin atau cold chain untuk proses distribusi vaksin.

"Tata kelola rantai dinginnya, cold chain-nya, yang mana kita pahami sendiri kalau berkenaan dengan vaksin ini harus ada perlakuan khusus di dalam mendistribusikannya," ujar dia.

Masih dalam rangka menyiapkan vaksinasi, Oscar menyebut, hingga 5 Desember 2020 pemerintah telah melakukan pelatihan terhadap 12.408 vaksinator.

Jumlah ini tersebar di 21 provinsi. Selain itu, ada 29.635 vaksinator di 34 provinsi yang telah mengikuti workshop persiapan vaksinasi.

"Artinya semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita dan insyaallah kesiapan-kesiapan itu juga kita jaga dari sisi jumlah, proporsional, dari semua provinsi akan tercakup," kata dia.

Baca juga: Cerita Ridwan Kamil Jadi Relawan Vaksin Covid-19, Jalani Pengambilan Sampel Darah, Berkali-kali Swab Hasilnya Negatif

Sebelumnya diberitakan, 1,2 dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu (6/12/2020) malam.

Presiden Joko Widodo mengatakan, butuh waktu sekitar tiga hingga empat pekan bagi BPOM untuk mengkaji dan mengeluarkan izin edar darurat vaksin tersebut.

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang tiba pada Minggu malam merupakan vaksin siap suntik. Jokowi mengatakan, akan ada 1,8 juta dosis vaksin siap suntik yang akan tiba pada Januari 2021.

Selain itu, pada Januari 2021 juga akan tiba 45 juta dosis bahan baku curah untuk pembuatan vaksin Covid-19. Sebanyak 45 juta dosis itu akan tiba dalam dua gelombang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com