Kompas.com - 14/12/2020, 16:49 WIB
Warga melintas di dekat tembok bermural di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (17/11/2020). Mural dengan tema Pilkada tersebut sebagai bentuk sosialisasi serta ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar2020. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/foc. ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHEWarga melintas di dekat tembok bermural di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (17/11/2020). Mural dengan tema Pilkada tersebut sebagai bentuk sosialisasi serta ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar2020. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Harian Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana menyebut, ada 48,26 persen pelanggaran dan pidana pemilu di Pilkada 2020.

Hal itu ia ungkapkan berdasarkan hasil pemantauan sejak tanggal 8 hingga 10 Desember 2020 melalui media elektronik dan pemberitaan di berbagai daerah yang menyelenggarakan pilkada.

"Temuan terbanyak pertama adalah kategori Pelanggaran dan Pidana Pemilu sebanyak 48,26 persen," kata Ihsan dalam webinar bertajuk 'Penggunaan Sirekap dan Siwaslu dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi', Senin (14/12/2020).

Ihsan mengatakan, temuan pelanggaran dan pidana pemilu ini didominasi oleh tindakan politik uang sebanyak 66 temuan.

Baca juga: Penghitungan Suara Pilkada Tangsel di 4 Kecamatan Telah Rampung

Kemudian disusul netralitas ASN yang masih terjadi saat pemungutan suara sebanyak 25 temuan, pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak tujuh temuan, kampanye di masa tenang sebanyak tiga temuan.

Serta temuan surat suara rusak sebanyak dua temuan dan penganiayaan tim sukses yang sebanyak satu temuan.

Selain pelanggaran dan pindana pemilu, Kode Inisiatif juga menemukan kendala teknis dan logistik seperti surat suara hingga kebutuhan APD dalam Pilkada 2020. Setidaknya dari 230 temuan Kode Inisiatif, 37,39 persen adalah persoalan logistik.

"Misalnya 51 distrik di Yahukimo yang mengalami kendala logistik," ujarnya.

Baca juga: Partisipasi Pemilih di Pilkada Gunungkidul Meningkat, Sleman Tak Capai Target

Sementara temuan masalah lainnya adalah protokol kesehatan sebanyak 5,60 persen. Kemudian ada juga temuan terkait masalah Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) 3,91 persen.

Persentase yang terbilang kecil tersebut, kata Ihsan, dikarenakan minimnya berita atau informasi soal Sirekap kepada masyarakat dan informasi penyelenggaraan Pilkada.

Berikutnya ada temuan soal hak pilih seperti tidak bisa mencoblos karena tidak mendapatkan undangan dan ketidaktahuan pemilih bahwa bisa memilih hanya dengan e-KTP atau Surat Keterangan. Sedangkan temuan terakhir adalah soal keamanan penyelenggara.

"Misalnya di Distrik agreso, Kabupaten Membramo Raya ada kejadian pengambilan paksa terhadap kotak suara. Di Hulu Palik, dan Padang Kol di Bengkulu utara kekerasan yang ditujukan kepada penyelenggara," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

Nasional
Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

Nasional
Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Nasional
Cerita tentang Menteri yang Menangis, Mengiba, Minta Masuk dalam Kabinet Jokowi

Cerita tentang Menteri yang Menangis, Mengiba, Minta Masuk dalam Kabinet Jokowi

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Nasional
Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Nasional
Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Nasional
Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Nasional
Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X