Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi IX: Jumlah Tes Covid-19 di Indonesia Masih Rendah, Keliru jika Dihemat

Kompas.com - 14/12/2020, 15:57 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Daulay menilai, imbauan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menghemat pengadaan tes usap atau swab test Covid-19 merupakan langkah yang keliru.

Menurut Saleh, angka tes Covid-19 di Indonesia bahkan masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk.

"Kita ini besar, mestinya tracing dan testing-nya juga besar. Ini masih jauh sebetulnya dari rasio yang dibutuhkan," kata Saleh saat dihubungi, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Pengadaan Tes Usap Dihemat

Ia khawatir peta penularan Covid-19 makin kabur jika swab test dibatasi. Saleh menegaskan, kunci pengendalian Covid-19 yaitu pada pelacakan dan pengetesan.

"Hanya dengan testing dan tracing kita bisa memetakan yang paling banyak orang terpapar virus dan bagaimana menanganinya. Kurang tepat, keliru (kalau dibatasi)," ujar dia.

Saleh mendorong pemerintah untuk mencari solusi agar tes bisa digelar sebanyak-banyaknya.

Ia mengatakan, pemerintah perlu mencari alternatif alat uji yang lebih terjangkau tetapi juga tetap akurat.

Ia berpendapat, pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai produsen alat uji Covid-19 dari negara lain.

"Itu alternatif yang bisa dilakukan pemerintah, bukan dengan mengurangi atau membatasi. Kalau dikurangi atau dibatasi, maka orang yang terpapar juga nanti berkurang kan," ucap dia.

Baca juga: Istri Positif Covid-19, Suami Bupati Purbalingga: Alhamdulillah Hasil Swab Saya Negatif

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta dinas kesehatan di tiap tingkat daerah menghemat pengadaan swab test.

Menurut dia, pengadaan swab test semestinya mengacu pada ketentuan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni 1.000 orang per 1 juta penduduk dalam 1 pekan.

Namun, dia menemukan, ada provinsi yang dalam sepekan jumlah tes usapnya melebihi ketentuan WHO.

Karena itu, Doni mengatakan pengadaan swab test harus dihemat untuk mengantisipasi pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhir.

"Ini tolong harus ada asas penghematan. Jangan dihamburkan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan target yang ada," kata Doni dalam rapat koordinasi penanganan Covid-9 secara virtual, minggu (13/12/2020) malam.

Doni mengatakan, setiap daerah harus memperhitungkan kebutuhan logistik swab test sehingga bisa melakukan swab test dalam jangka panjang.

Baca juga: Ketua KPU Tangsel Meninggal Usai Positif Covid-19, Hasil Test Swab Keluarga Disebut Negatif

Ke depan, dia mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19 bakal membuat ketentuan jumlah tes minimal dan maksimal yang harus dipenuhi oleh dinas kesehatan daerah, sehingga jumlah tes usap yang dilakukan proporsional.

"Harus diputuskan batas minimal dan maksimal untuk testing supaya tepat dan kita bisa melakukan penghematan,” ucap dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com