Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi IX: Jumlah Tes Covid-19 di Indonesia Masih Rendah, Keliru jika Dihemat

Kompas.com - 14/12/2020, 15:57 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Daulay menilai, imbauan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menghemat pengadaan tes usap atau swab test Covid-19 merupakan langkah yang keliru.

Menurut Saleh, angka tes Covid-19 di Indonesia bahkan masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk.

"Kita ini besar, mestinya tracing dan testing-nya juga besar. Ini masih jauh sebetulnya dari rasio yang dibutuhkan," kata Saleh saat dihubungi, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Pengadaan Tes Usap Dihemat

Ia khawatir peta penularan Covid-19 makin kabur jika swab test dibatasi. Saleh menegaskan, kunci pengendalian Covid-19 yaitu pada pelacakan dan pengetesan.

"Hanya dengan testing dan tracing kita bisa memetakan yang paling banyak orang terpapar virus dan bagaimana menanganinya. Kurang tepat, keliru (kalau dibatasi)," ujar dia.

Saleh mendorong pemerintah untuk mencari solusi agar tes bisa digelar sebanyak-banyaknya.

Ia mengatakan, pemerintah perlu mencari alternatif alat uji yang lebih terjangkau tetapi juga tetap akurat.

Ia berpendapat, pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai produsen alat uji Covid-19 dari negara lain.

"Itu alternatif yang bisa dilakukan pemerintah, bukan dengan mengurangi atau membatasi. Kalau dikurangi atau dibatasi, maka orang yang terpapar juga nanti berkurang kan," ucap dia.

Baca juga: Istri Positif Covid-19, Suami Bupati Purbalingga: Alhamdulillah Hasil Swab Saya Negatif

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta dinas kesehatan di tiap tingkat daerah menghemat pengadaan swab test.

Menurut dia, pengadaan swab test semestinya mengacu pada ketentuan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni 1.000 orang per 1 juta penduduk dalam 1 pekan.

Namun, dia menemukan, ada provinsi yang dalam sepekan jumlah tes usapnya melebihi ketentuan WHO.

Karena itu, Doni mengatakan pengadaan swab test harus dihemat untuk mengantisipasi pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhir.

"Ini tolong harus ada asas penghematan. Jangan dihamburkan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan target yang ada," kata Doni dalam rapat koordinasi penanganan Covid-9 secara virtual, minggu (13/12/2020) malam.

Doni mengatakan, setiap daerah harus memperhitungkan kebutuhan logistik swab test sehingga bisa melakukan swab test dalam jangka panjang.

Baca juga: Ketua KPU Tangsel Meninggal Usai Positif Covid-19, Hasil Test Swab Keluarga Disebut Negatif

Ke depan, dia mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19 bakal membuat ketentuan jumlah tes minimal dan maksimal yang harus dipenuhi oleh dinas kesehatan daerah, sehingga jumlah tes usap yang dilakukan proporsional.

"Harus diputuskan batas minimal dan maksimal untuk testing supaya tepat dan kita bisa melakukan penghematan,” ucap dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com