Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Informasi Kredibel dan Tepercaya Kian Dibutuhkan Saat Pandemi

Kompas.com - 14/12/2020, 15:25 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pandemi merupakan kejadian langka, berdampak besar, sulit diprediksi, serta di luar perkiraan dan menimbulkan berbagai ketidakpastian.

Ia juga menyebutkan, pandemi Covid-19 merupakan sebuah peristiwa yang belum pernah dialami setiap bangsa di mana pun dalam beberapa tahun terakhir.

Oleh karena itu, kata dia, peran jurnalisme sangat dibutuhkan saat pandemi melanda.

"Informasi kredibel dan tepercaya tentu semakin dibutuhkan. Untuk menjamin arus informasi yang bebas dari penyalahgunaan informasi seperti mis-informasi, disinformasi," kata Ma'ruf dalam diskusi virtual bertajuk "Wartawan sebagai Agen Perubahan Perilaku untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19", Senin (14/12/2020).

Baca juga: Hindari Stres Saat Pandemi: Cari Informasi Terpercaya dan Lakukan Hal Baik

Demi terselenggaranya informasi yang kredibel, Ma'ruf menyampaikan bahwa pemerintah mengadakan program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP).

Ia menjelaskan, Pemerintah bekerja sama dengan Dewan Pers dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajak para jurnalis menjadi garda terdepan menciptakan pemberitaan yang mampu mengubah perilaku masyarakat di masa pandemi.

"Pemerintah sadar bahwa agar akhir dari pandemi ini segera terwujud, dibutuhkan upaya perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Makanya saya setuju kerja sama ini dilanjutkan," ujarnya.

Adapun perubahan perilaku yang dimaksud yaitu mengarah ke perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

Ma'ruf menambahkan, perubahan perilaku ini bukan hanya dilakukan sementara waktu, melainkan dapat menjadi budaya.

"Diharapkan hal ini dapat menjadi gaya hidup baru masyarakat Indonesia seterusnya. Di sinilah peranan penting insan pers, terutama dalam mencerdaskan masyarakat melalui pemberitaan yang edukatif, informatif, akurat dan komprehensif dalam menggambarkan fenomena Covid-19 dan berbagai dampaknya," terang dia.

Sehingga, tambah dia, masyarakat dapat memahami cara-cara melindungi diri, keluarga dan lingkungannya secara tepat.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh juga menyampaikan pesan kepada para jurnalis agar menerapkan empat perubahan perilaku.

Perubahan yang pertama yaitu selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku baik saat meliput maupun di luar peliputan.

"Kedua, harus terus kita tingkatkan kualitas kesehatan kita, imunitas kita. Ketiga, harus terus menerus kita kuatkan, tingkatkan doa kita ke Tuhan Yang Maha Esa," jelasnya.

Baca juga: Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Keempat, kata dia, wartawan perlu terus memperkuat solidaritas yaitu saling memberi dan berbagi kepada sesama.

Dengan kata lain, menurutnya setiap pribadi jurnalis harus melakukan tranformasi dari saya menjadi kami, kemudian kami menjadi kita.

"Yang kita bangun adalah kekitaan, kebersamaan di antara kita, untuk menghadapi satu persoalan yang sungguh sangat berat, yang semua lini kena. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bersama-sama untuk bertekad menyelesaikannya," ucap Nuh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com