Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dubes RI untuk UEA: Yakin dengan Vaksin Covid-19, Insya Allah Sehat dan Kembali Normal

Kompas.com - 14/12/2020, 12:05 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab Husin Bagis meminta kepada masyarakat Indonesia agar percaya dengan program vaksinasi Covid-19 yang akan diberikan pemerintah.

Husin sendiri telah mendapatkan vaksin Covid-19 dari pemerintah UEA yang didatangkan dari perusahaan farmasi asal China, Sinopharm.

"Percayalah dan yakinlah dengan vaksin, Insya Allah kita akan sehat walafiat dan akan kembali back to normal," kata Husin dalam konferensi pers daring, Senin (14/12/2020).

Ia bercerita, masyarakat UEA sangat antusias dengan vaksinasi Covid-19. Menurut Husin, banyak warga menganggap vaksin memberikan kontribusi besar untuk membuat kehidupan mereka kembali normal.

Selain itu, Husin mengatakan para warga juga yakin bahwa vaksin yang diberikan pemerintah UEA halal.

"Masyarakat UEA yakin bahwa vaksin yang diproduksi halal. Pemerintahnya juga klaim bahwa itu halal," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Belum Tetapkan Harga Vaksin, Masyarakat Diminta Tunggu Pengumuman

Karena itu, Husin pun yakin pemerintah Indonesia juga mendatangkan vaksin yang halal untuk masyarakat.

Saat ini, Indonesia telah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 dari perusahaan farmasi asal China, yaitu Sinovac. Jutaan dosis lainnya akan datang secara bertahap.

"Kita di Indonesia juga Insya Allah akan mendapatkan suntikan vaksin, dan saya yakin yang masuk ke Indonesia adalah vaksin yang halal," ujar Husin.

Husin menuturkan, ia mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 pertama pada 21 Oktober 2020. Suntikan vaksin kedua didapatkan pada 23 November 2020. Para pejabat KBRI lainnya di UEA juga mendapatkan vaksin Covid-19.

Husin menyebut, alasan pemerintah UEA memberikan vaksin bagi pejabat KBRI yaitu karena banyak berinteraksi dengan masyarakat lokal, seperti dalam pengurusan visa.

"Itu alasan kami memohon kepada mereka (pemerintah UEA) diberikan vaksin karena banyak interaksi dengan masyarakat. Tentu apa yang dilakukan UEA terhadap KBRI, kami sampaikan tidak semua negara mendapatkan fasilitas ini," ujarnya.

Baca juga: Epidemiolog: Untuk Kondisi Pandemi di Indonesia, Vaksin Covid-19 Sebaiknya Digratiskan Dulu

Kendati begitu, Husin mengatakan para pejabat KBRI yang telah disuntik vaksin Covid-19 harus tetap mengikuti protokol kesehatan sebagaimana ketentuan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Dia menegaskan belum ada pengumuman resmi dari pemerintah UEA bahwa masyarakat sudah bisa meninggalkan protokol kesehatan.

"Sampai sekarang ketentuannya seperti itu. Lalu, dalam satu atau dua hari ini akan ada tes untuk melihat hasil kemanjuran vaksin," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com