Kompas.com - 14/12/2020, 11:14 WIB
Doni Monardo menyampaikan aturan tindak tegas kepada pelanggar protokol kesehatan saat akan melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta di Bandara Halim Perdana Kusuma, Kamis (19/11/2020).
DOK. covid19.go.idDoni Monardo menyampaikan aturan tindak tegas kepada pelanggar protokol kesehatan saat akan melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta di Bandara Halim Perdana Kusuma, Kamis (19/11/2020).


JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Satuan Tigas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta dinas kesehatan masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota menghemat pengadaan tes usap (swab PCR).

Ia mengatakan, pengadaan tes usap semestinya mengacu pada ketentuan Badan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni 1.000 orang per 1 juta penduduk dalam 1 pekan.

Baca juga: UPDATE: 51.048 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Total 6.382.379.

Di lapangan, ia menemukan provinsi yang dalam sepekan jumlah tes usapnya melebihi ketentuan WHO.

Menurut dia, semestinya pengadaan tes usap yang terpenting memenuhi standar WHO dan sisanya dihemat untuk mengantisipasi wabah Covid-19 yang belum diketahui kapan akan selesai.

“Mungkin sekitar 7.000-10.000 per pekan (di tiap provinsi), tetapi kenyataannya DKI hari ini sudah mencapai 90 (90.000) pemeriksaan. Ini tolong harus ada asas penghematan. Jangan dihamburkan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan target yang ada,” kata Doni dalam rapat koordinasi penanganan Covid-9 secara virtual, minggu (13/12/2020) malam.

Ia mengatakan, setiap daerah harus memperhitungkan kebutuhan logistik tes usap di daerahnya sehingga bisa melakukan tes usap dalam jangka panjang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ke depan, Doni mengatakan, pihaknya bakal membuat ketentuan jumlah tes usap minimal dan maksimal yang harus dipenuhi oleh dinas kesehatan daerah, sehingga jumlah tes usap yang dilakukan proporsional.

“Sekali lagi setiap daerah harus memperhitungkan. Kita tidak tahu kapan Covid akan berakhir. Stamina kita secara fisik harus kuat dan juga dukungan logistik terutama anggaran harus kita perhitungkan,” tutur Doni.

"Harus diputuskan batas minimal dan maksimal untuk testing supaya tepat dan kita bisa melakukan penghematan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu.

Baca juga: Testing Tinggi tetapi Kasus Covid-19 Naik, Satgas Khawatirkan Tingkat Penularan

Untuk diketahui, jumlah spesimen terkait Covid-19 yang diperiksa pemerintah dalam 24 jam terakhir mencapai 51.048 spesimen.

Dalam periode yang sama, ada 25.347 orang diambil sampelnya untuk pemeriksaan spesimen.

Adapun hingga kini total spesimen yang telah diperiksa sebanyak 6.382.379. Sedangkan jumlah total orang yang diperiksa sebanyak 4.279.168.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Nasional
Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Nasional
Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Nasional
Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Nasional
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Nasional
Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Nasional
BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

Nasional
Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Nasional
Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Nasional
 Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Nasional
Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X