Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Harian Kompolnas: 37 Eks Anggota FPI Masuk JAD dan MIT

Kompas.com - 13/12/2020, 14:12 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto menyatakan, ada 37 eks anggota Front Pembela Islam (FPI) yang bergabung ke Jemaah Ansharut Daulah (JAD) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Baca juga: Mengenal Kelompok MIT dan Rangkaian Aksi Teror yang Dilakukannya...

JAD dan MIT telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena keterlibatan mereka dalam sejumlah aksi terorisme di Tanah Air.

“Saya buka datanya, ada 37 anggota FPI, atau dulunya anggota FPI, yang bergabung dengan JAD atau MIT, dan sebagainya, yang terlibat aksi teror. Ada yang akses bersenjata ke Filipina Selatan, Aceh, ada yang melakukan pengeboman Polresta Cirebon,” ujar Benny dalam diskusi virtual di kanal YouTube Medcom.id, Minggu (13/12/2020).

“Ada yang menyembunyikan Nurdin M Top. Ada yang merakit bom dan sebagainya. Data-data ini memang belum dipublikasikan ke media massa. Ini sudah melalui proses hukum. Sudah divonis lewat pengadilan sehingga ini sahih datanya,” kata Benny.

Benny menambahkan, dari data-data tersebut, ia menyimpulkan ada sebagian anggota FPI yang memang pernah menjalani pelatihan paramiliter dan memiliki senjata.

Karena itu Benny mengatakan, data tersebut harus menjadi masukan bagi Polri dalam menangani kasus yang melibatkan anggota FPI.

“Ketika melihat data seperti ini maka ketika menghadapi mereka harus mempertimbangkan kemampuan itu. Bahkan ada yang masih aktif jadi anggota FPI (pernah) nyembunyikan Nurdin M Top di Pekalongan dan sebagainya," ujar Benny.

"Inilah fakta yang kemudian kita harus ekstra hati-hati menghadapi kelompok ini. Kalau kita meruntut vonis pengadilannya itu ada. Jadi bukan rekayasa dan pembentukan opini,” lanjut dia.

Saat ini Bareskrim Polri tengah menangani kasus penembakan enam anggota FPI yang di jalan Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember. Sebelumnya kasus tersebut ditangani Polda Metro Jaya.

Baca juga: Bareskrim Sudah Periksa 14 Saksi Terkait Bentrokan Polisi dan Simpatisan Rizieq Shihab

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menyatakan, Mabes Polri lewat Bareskrim sengaja mengambil alih kasus tersebut untuk menghindari konflik kepentingan.

Sebab, dalam kasus tersebut, ada personel Polda Metro Jaya yang menjadi korban sehingga dikhawatirkan mengganggu objektivitas penyidik.

"Untuk menjaga profesionalsime, obyektivitas dan transparansi penyidikan, maka penyidikan dilaksanakan secara scientific crime investigation," kata Listyo.

Dalam kasus tersebut Polri dan FPI memberikan keterangan yang berbeda. Polri lewat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyatakan anggota FPI menyerang polisi lebih dulu sehingga polisi menembak keenam anggota FPI hingga tewas.

Sementara versi FPI, penembakan keenam anggota mereka terjadi saat polisi mengadang anggota FPI tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

Nasional
Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Nasional
MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

Nasional
MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

Nasional
MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

Nasional
MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

Nasional
Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Nasional
MK Anggap Tak Ada Korelasi Pernyataan 'Cawe-cawe' Jokowi ke Hasil Pilpres 2024

MK Anggap Tak Ada Korelasi Pernyataan "Cawe-cawe" Jokowi ke Hasil Pilpres 2024

Nasional
MK: Tak Ada Masalah soal Keterpenuhan Syarat Gibran sebagai Cawapres

MK: Tak Ada Masalah soal Keterpenuhan Syarat Gibran sebagai Cawapres

Nasional
Diadukan ke Polisi karena Bertemu Pejabat Bea Cukai, Wakil Ketua KPK: Saat Itu Dia Lapor Korupsi Impor Emas

Diadukan ke Polisi karena Bertemu Pejabat Bea Cukai, Wakil Ketua KPK: Saat Itu Dia Lapor Korupsi Impor Emas

Nasional
MK Nilai Jokowi Tak Lakukan Nepotisme meski Dukung Gibran Cawapres

MK Nilai Jokowi Tak Lakukan Nepotisme meski Dukung Gibran Cawapres

Nasional
MK: Tak Ada Capres-cawapres dan Parpol yang Keberatan KPU Loloskan Gibran

MK: Tak Ada Capres-cawapres dan Parpol yang Keberatan KPU Loloskan Gibran

Nasional
MK Bela KPU Tak Segera Ubah Syarat Usia Capres-cawapres karena DPR Reses

MK Bela KPU Tak Segera Ubah Syarat Usia Capres-cawapres karena DPR Reses

Nasional
MK Nilai Tak Ada Bukti KPU Berpihak karena Loloskan Pencalonan Gibran

MK Nilai Tak Ada Bukti KPU Berpihak karena Loloskan Pencalonan Gibran

Nasional
Pastikan Penangkapan Benih Bening Lobster Terlacak, Kementerian KP Siapkan Aplikasi Canggih

Pastikan Penangkapan Benih Bening Lobster Terlacak, Kementerian KP Siapkan Aplikasi Canggih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com