Kompolnas Ingatkan Polri Hati-hati Tangani Kasus Penembakan 6 Anggota FPI

Kompas.com - 13/12/2020, 13:41 WIB
Ketua Tim Investigasi TGPF Intan Jaya Benny Mamoto. KRISTIANTO PURNOMOKetua Tim Investigasi TGPF Intan Jaya Benny Mamoto.


JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto mengingatkan Polri agar berhati-hati dalam menangani kasus penembakan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) di jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Senin (7/12/2020).

Ia meminta jangan sampai langkah yang dilakukan Polri nantinya memperkeruh situasi yang sedang memanas.

“Tentunya Polri akan mempertimbangkan memilih cara yang tepat, yang meminimalisasi risiko timbulnya korban. Karena kalau timbul korban lagi akan semakin serius,” kata purnawirawan jenderal polisi bintang dua itu dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (13/12/2020).

Baca juga: TNI Tampil dalam Persoalan FPI, Mantan Bais TNI: Sesuai Hukum Humaniter

Ia menambahkan polisi harus menyadari saat ini massa pendukung pimpnan FPI Rizieq Shihab masih emosional menyikapi kasus penembakan tersebut.

Karena itu diperlukan cara-cara yang tak boleh menyulut emosi massa pendukung Rizieq Shihab untuk menyidik kasus penembakan enam anggota FPI di jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Benny menuturkan, kasus yang melibatkan Rizieq Shihab sejatinya merupakan kasus pelanggaran protokol kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Semestinya polisi fokus menangani kasus tersebut. Sedangkan dalam bertindak, Kompolnas mengingatkan jangan sampai memunculkan kasus baru, sepertinya hal penembakan enam anggota FPI.

Baca juga: FPI Sebut Rizieq Shihab Akan Dijenguk Isitri di Polda Metro

“Ini kan intinya masalah protokol kesehatan tapi kemudian muncuk ekses atau kasus baru. Ini yang harus dihindari supaya kasus pokok atau kasus inti selesai,” lanjut Benny.

Sementara itu saat ini kasus penembakan enam anggota FPI yang sebelumnya ditangani Polda Metro jaya diambil alih oleh Bareskrim Polri.

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menyatakan, Mabes Polri lewat Bareskrim sengaja mengambil alih kasus tersebut untuk menghindari konflik kepentingan.

Sebabnya, dalam kasus tersebut, ada personel Polda Metro Jaya yang terlibat penembakan sehingga dikhawatirkan mengganggu objektivitas penyidik.

"Untuk menjaga profesionalsime, obyektivitas dan transparansi penyidikan, maka penyidikan dilaksanakan secara scientific crime investigation," kata Listyo.

Adapun dalam kasus tersebut Polri dan FPI memberikan keterangan yang berbeda. Polri lewat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyatakan anggota fpi menterang polisi lebih dulu sehingga polisi menembak keenam anggota FPI hingga tewas.

Sedangkan versi FPI, penembakan keenam anggota mereka terjadi lantaran polisi mengadang dan menembak keenam anggota FPI tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X