Kompas.com - 12/12/2020, 20:57 WIB
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan mengungkapkan, MPR sedang mengkaji amendeman UUD 1945 untuk menghidupkan lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Kajian itu, kata dia, berdasarkan usulan dari sejumlah kelompok masyarakat.

"Dengan pandangan seperti itu, sebaiknya dilakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 hanya khusus soal GBHN," kata Syarief Hasan seperti dilansir Antara, Sabtu (12/12/2020).

Syarief mengatakan hal itu dalam acara Temu Tokoh Nasional kerja sama MPR dengan Majelis Taklim Al-Mukhlisin Depok di MUI Depok, Jawa Barat, Jumat (11/12/2020), yang digelar secara virtual.

Baca juga: Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Terkait dengan dihidupkannya kembali GBHN, menurut dia, ada dua pandangan yang mengemuka.

Pertama, GBHN dimasukkan dalam UUD 1945 sehingga amendemen hanya pada soal GBHN.

"Alasannya, siapa pun presidennya tidak akan mengubah haluan negara. Setiap calon presiden harus mengajukan strategi pembangunan agar haluan negara bisa tercapai," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, pandangan GBHN diatur dan ditetapkan dengan undang-undang.

Pandangan ini, kata dia, tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu pembangunan berpedoman pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Namun, Syarief mengungkapkan bahwa ada pandangan lain yang menginginkan dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 agar tidak hanya soal GBHN saja.

"Ada juga pandangan yang mengatakan tidak hanya soal GBHN, misalnya ada keinginan memperkuat kewenangan DPD. Kalau ini yang terjadi, akan terjadi perubahan sistem ketatanegaraan," katanya.

Secara umum, kata dia, ada empat pandangan tentang wacana amendemen UUD 1945, yakni: pertama adalah pandangan bahwa tidak perlu dilakukan amendemen UUD 1945.

Menurut dia, ada pandangan yang menginginkan agar konstitusi tetap seperti sekarang dan tidak perlu dilakukan perubahan.

"Alasannya, persoalannya bukan pada konstitusinya, melainkan pada pelaksanaannya, bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia," ujarnya.

Kedua, pandangan yang mengatakan agar pembangunan memiliki arah dan lebih komprehensif. Maka, perlu dilakukan perubahan UUD 945 hanya soal GBHN saja.

Pandangan ketiga, menginginkan agar dilakukan perubahan secara keseluruhan pada UUD NRI Tahun 1945. Kalau itu dilakukan, terjadi pergeseran terhadap sistem ketatanegaraan.

Baca juga: Politisi PDI-P Minta GBHN Dihidupkan Kembali

"Keempat, pandangan yang mengatakan lebih baik kembali ke UUD 1945 yang asli," katanya.

Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa saat ini MPR sedang mengkaji secara mendalam dengan mencari masukan dari masyarakat terkait dengan wacana amendemen UUD 1945.

Oleh karena itu, Syarief mengunjungi berbagai universitas, bertemu gubernur, organisasi kemasyarakatan, pesantren, dan kelompok masyarakat lainnya untuk mendapatkan masukan.

Ia memastikan MPR tidak akan terburu-buru mengambil kebijakan terkait dengan wacana perubahan UUD NRI Tahun 1945 karena UUD adalah konstitusi berbangsa dan bernegara sehingga perubahannya harus sesuai dengan aspirasi dan harapan dari rakyat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jet F-16 C/D TNI AU Resmi Pindah ke Skuadron Udara 14 Lanud Iswahjudi

Jet F-16 C/D TNI AU Resmi Pindah ke Skuadron Udara 14 Lanud Iswahjudi

Nasional
Saat Puan Maharani Turun Ke Sawah dan Tandur Padi Maju

Saat Puan Maharani Turun Ke Sawah dan Tandur Padi Maju

Nasional
Berikut Daftar Calon Komisioner Komnas HAM 2022-2027 yang Ikut 'Fit and Proper Test' Hari Ini

Berikut Daftar Calon Komisioner Komnas HAM 2022-2027 yang Ikut "Fit and Proper Test" Hari Ini

Nasional
Ferdy Sambo Siap Ngaku Salah di Sidang, Pengacara Brigadir J: Jika Dia Menyesal dan Minta Ampun, Telat!

Ferdy Sambo Siap Ngaku Salah di Sidang, Pengacara Brigadir J: Jika Dia Menyesal dan Minta Ampun, Telat!

Nasional
Komnas HAM Tegaskan ke Papua Bukan untuk Temui Lukas Enembe, tapi Lanjutkan Dialog Damai

Komnas HAM Tegaskan ke Papua Bukan untuk Temui Lukas Enembe, tapi Lanjutkan Dialog Damai

Nasional
TNI AU Mulai Siapkan Penerbang dan Teknisi Jet Tempur Rafale

TNI AU Mulai Siapkan Penerbang dan Teknisi Jet Tempur Rafale

Nasional
Ini Titik Lintas Demo Udara Pesawat dalam HUT Ke-77 TNI di Jakarta

Ini Titik Lintas Demo Udara Pesawat dalam HUT Ke-77 TNI di Jakarta

Nasional
KPAI: Kriss Hatta Beri Contoh Buruk pada Masyarakat

KPAI: Kriss Hatta Beri Contoh Buruk pada Masyarakat

Nasional
Merespons AHY, Mahfud MD: Kasus Hukum Lukas Enembe Tak Ada Hubungannya dengan Politik

Merespons AHY, Mahfud MD: Kasus Hukum Lukas Enembe Tak Ada Hubungannya dengan Politik

Nasional
Putri Candrawathi Akan Lapor Diri ke Bareskrim Siang Ini

Putri Candrawathi Akan Lapor Diri ke Bareskrim Siang Ini

Nasional
Saat Jokowi Kembali Ingatkan soal Gelapnya Kondisi Ekonomi 2023 dan 'Eman-eman' APBN

Saat Jokowi Kembali Ingatkan soal Gelapnya Kondisi Ekonomi 2023 dan "Eman-eman" APBN

Nasional
Soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Enembe dan Demokrat, Paulus Waterpauw: Tidak Ada Itu Urusan Presiden Jokowi

Soal "Utusan Istana" yang Diributkan Enembe dan Demokrat, Paulus Waterpauw: Tidak Ada Itu Urusan Presiden Jokowi

Nasional
Dilema Parpol Baru di Indonesia

Dilema Parpol Baru di Indonesia

Nasional
Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa Indonesia Bangkit Diumumkan, Cek di Laman Ini...

Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa Indonesia Bangkit Diumumkan, Cek di Laman Ini...

Nasional
Meredam Serangan di Ruang Siber dan Penyalahgunaan Data Pribadi

Meredam Serangan di Ruang Siber dan Penyalahgunaan Data Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.