Pemerintah Belum Data Rumah Sakit yang Akan Lakukan Vaksinasi Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menyatakan, Kementerian Kesehatan tidak mendata rumah sakit yang akan melakukan vaksinasi mandiri.

Hal itu disampaikan Nadia menanggapi pernyataan pihak Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang mengaku diminta Pemerintah untuk memesan vaksin.

"Tidak benar itu, secara resmi tidak ada ya meminta data," kata Nadia saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (12/12/2020).

Nadia menuturkan, Kementerian Kesehatan masih menyiapkan petunjuk teknis terkait vaksinasi mandiri tersebut.

Baca juga: RS Swasta Mulai Tawarkan Vaksin Covid-19, Penjelasan Pemerintah, dan Kata Epidemiolog

"Kemenkes masih sedang menyiapkan petunjuk teknisnya dan kalau sudah (selesai) akan dilakukan sosilisasi," ujar dia.

Nadia sebelumnya juga telah mengingatkan rumah sakit swasta untuk mengikuti aturan Pemerintah terkait proses distribusi vaksin, khususnya terkait rantai dingin (cold chain) untuk menjaga kualitas vaksin.

"Artinya pemerintah memastikan bahwa vaksin-vaksin itu yang bermutu dan spesifikasi sesuai serta aman. Mungkin nanti terkait pencatatannya bisa ditegaskan dalam suatu sistem informasi satu data," kata Nadia, Jumat (11/12/2020).

Diberitakan, RS UII di Bantul, Yogyakarta sudah mulai membuka pesanan vaksin Covid-19, berasal dari vaksin yang akan tiba pada bulan Januari-Februari 2021 mendatang.

"Merek ada tiga seperti dari pemerintah. Kita menunggu (vaksin), tapi kami memang sudah diminta order (oleh pemerintah)," kata Direktur Rumah Sakit UII, Widodo Wirawan saat dihubungi melalui telepon, Jumat (11/12/2020).

Baca juga: MUI Tunggu Dokumen dari Sinovac Terkait Kehalalan Vaksin Covid-19

Widodo menjelaskan, vaksin yang mereka sediakan adalah vaksin mandiri yang berjumlah 45 juta dosis.

Menurut Widodo, Kementerian Kesehatan dan asosiasi rumah sakit sudah meminta rumah sakit untuk mendata warga.

"Sebenarnya dari Kemenkes sudah meminta rumah sakit untuk mendata. Yang 1,2 juta kan baru nakes, nanti Januari- Februari sudah masuk 45 juta dosis. Pemerintah sudah mulai mendata yang mulai pesan siapa. Kemudian melalui asosiasi rumah sakit juga sudah (diminta mendata)," ucap Widodo.