Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Susun Ulang Proporsi Penerima Vaksin Covid-19 Program dan Mandiri

Kompas.com - 12/12/2020, 13:25 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksin Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah sedang mencoba menyusun ulang proporsi penerima vaksin program yang dibiayai negara dan mandiri.

Hal ini menindaklanjuti hasil rapat kerja Menteri Kesehatan dengan DPR pada Kamis (10/12/2020).

"Saat ini kami sedang menghitung kembali berapa sasarannya dan berapa proporsi vaksin yang dilakukan pemerintah dan mandiri," ujar Nadia dalam diskusi daring Polemik Trijaya, Sabtu (12/12/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Lewati 600.000, Angka Kematian Tertinggi, dan Dimulainya Bisnis Vaksin

Semula, pemerintah merencanakan dari total sasaran 107 juta penerima, 30 persen merupakan penerima vaksin program dan 70 persen penerima vaksin mandiri.

Penerima vaksin program adalah tenaga kesehatan, pelayan publik seperti TNI/Polri, dan kelompok masyarakat rentan.

Kemudian, penerima vaksin mandiri yaitu masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya.

Namun, DPR meminta pemerintah memperbanyak jumlah penerima vaksin Covid-19 program daripada penerima mandiri.

Pemerintah juga diminta memperluas target populasi yang akan divaksinasi.

Karena itu, Nadia mengatakan, jumlah target populasi yang akan divaksinasi juga sedang dihitung kembali.

Sementara itu, pada tahap awal, vaksin Covid-19 akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya di fasilitas layanan kesehatan.

Pemberian vaksin akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan di Pulau Jawa dan Bali.

Baca juga: Minta 3.000 Vaksin Covid-19, RSUP M Djamil Padang: Prioritas Kita Tenaga Medis, untuk Umum Belum

Saat ini, ada 1,2 juta dosis vaksin merek Sinovac yang datang ke Indonesia. Pada tahap berikutnya, akan tiba lagi sebanyak 1,8 juta dosis, sehingga totalnya menjadi 3 juta dosis.

"Kami akan fokus di Jawa dan Bali dulu. Mengingat kasus Covid-19 yang cukupp tinggi di tujuh provinsi, di Jawa-Bali ini," ujar Nadia.

Namun, Nadia menegaskan, pemberian vaksin masih menunggu proses uji klinis dan uji mutu.

Vaksin tidak akan diberikan sebelum ada izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM dan fatwa halal dari MUI.

"Kita menunggu persetujuan BPOM dan kehalalan MUI. Kepala BPOM mengestimasi sekitar akhir-akhir Januari," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com