Djoko Tjandra Minta Dibebaskan dari Kasus Surat Jalan Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com - Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra meminta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar dirinya dibebaskan dari kasus penerbitan surat jalan palsu.

Hal itu diungkapkan Djoko Tjandra saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang di PN Jaktim, Jumat (11/12/2020).

"Saya percaya Majelis Hakim Yang Mulia melihat dengan terang dan jelas kebenaran-kebenaran dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini," kata Djoko Tjandra saat sidang seperti dikutip dari Tribunnews.com.

"Yakni saya bukanlah pelaku tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana surat tuntutan penuntut umum, dan/atau saya bukanlah pelaku tindak pidana pemakai surat palsu atau surat yang dipalsu sebagaimana surat dakwaan penuntut umum, sehingga harus dibebaskan," sambungnya.

Baca juga: Ikut Menjemput, Brigjen Prasetijo Mengaku Tak Tahu Djoko Tjandra Buronan

Dalam kasus tersebut, Djoko Tjandra dituntut dua tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU). Adapun surat jalan palsu itu diduga yang membuat Djoko Tjandra dapat keluar-masuk Indonesia meski berstatus buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Menurutnya, kedatangannya ke Indonesia setelah menetap lama di luar negeri adalah karena ingin mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung dalam kasus Bank Bali.

Pada tahun 2009, MA menjatuhkan vonis terhadap Djoko Tjandra yakni hukuman badan selama dua tahun penjara dalam kasus Bank Bali. Sehari sebelum vonis itu dijatuhkan, Djoko Tjandra kabur.

Djoko Tjandra merasa menjadi korban ketidakadilan dan korban pelanggaran HAM atas putusan MA dalam kasus Bank Bali sehingga ingin mengajukan PK. Menurutnya, PK menjadi satu-satunya proses hukum yang dapat ditempuh.

"Dan untuk itu saya harus mengajukan permohonan peninjauan kembali. Apakah itu merupakan niat yang jahat?," tutur Djoko Tjandra.

Baca juga: Terdakwa Perantara Suap Djoko Tjandra ke Dua Jenderal Polisi Menangis Saat Minta Maaf ke Keluarga

Dikarenakan tidak memahami prosedur pengajuan PK, Djoko Tjandra merekrut Anita Dewi Kolopaking sebagai advokatnya, dan temannya, Tommy Sumardi.

Ia mengaku tidak mengetahui bagaimana dan dengan siapa saja Anita mengurus pengajuan permohonan PK tersebut.

"Fakta-fakta dalam persidangan perkara ini menunjukkan dan membuktikan bahwa sebelum saya pulang ke Indonesia saya tidak pernah bertemu dan tidak mengenal saksi-saksi," kata Djoko Tjandra.

Dalam kasus surat jalan palsu, Djoko Tjandra bersama-sama dengan Anita Kolopaking dan Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo didakwa telah memalsukan surat jalan.

Berdasarkan dakwaan, surat jalan itu diterbitkan oleh Prasetijo saat menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

Baca juga: Saksi Anggap Jaksa Pinangki Dekat dengan Djoko Tjandra, Ini Alasannya

Prasetijo juga diduga turut berperan dalam penerbitan surat kesehatan dan surat bebas Covid-19 yang dibutuhkan dalam pelarian Djoko Tjandra.

Dengan surat-surat tersebut, Djoko Tjandra disebut dapat keluar-masuk Indonesia sebanyak dua kali melalui Pontianak dalam kurun waktu 6-8 Juni 2020 dan 20-22 Juni 2020. Padahal saat itu Djoko Tjandra berstatus buron.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Djoko Tjandra Minta Dibebaskan dari Tuntutan Surat Jalan Palsu"