Kompas.com - 11/12/2020, 17:54 WIB
ilustrasi kekerasan terhadap perempuan ilustrasi kekerasan terhadap perempuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti lemahnya kerangka hukum bagi perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan.

Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati menuturkan, dalam konteks saat ini, kerangka hukum saat ini perlu direformasi untuk memberikan jaminan yang lebih bagis perempuan korban kekerasan.

"Salah satu aspek yang perlu terus dibahas adalah kerangka hukumnya, yang mana sampai saat ini masih sangat dibutuhkan reformasi," ujar Maidina dalam webinar 'Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan: Beban yang Tak Berkesudahan' yang digelar PPH Unika Atma Jaya, Jumat (11/12/2020).

Baca juga: Atasi Ketidaksetaraan Gender, Gus Menteri Beberkan Program Pemberdayaan Perempuan di Desa

Menurutnya, dalam ranah penegakan masih terdapat perspektif yang bermasalah.

Sejauh ini, kata Maidina, aparat penegak hukum tidak mempunyai perspektif yang memadai.

Bahkan, cenderung mempunyai perspektif yang bermasalah mengenai kasus kekerasan perempuan maupun berbasis gender.

Hal itu sekalipun pemerintah mempunyai perangkat hukum, misalnya aturan di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Misalnya, UU Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan, bahwa ada meikanisme restitusi yang dimohonkan ketika putusan telah diputus oleh pengadilan, itu dimungkinan. Tapi ketika telah sampai teknis itu belum jelas pengaturannya," terang Maidina.

Dengan demikian, lanjut Maidina, aturan yang ada saat ini tidak berdampak luas terhadap korban kekerasan berbasis gender.

"Alhasil, lagi-lagi, walaupun pengaturan di tingkat paling atas tersedia, tapi ke yang paling teknis kejelasan norma tidak berdampak terhadap korban," imbuh dia.

Baca juga: Serukan Perwujudan Desa Ramah Perempuan, Gus Menteri Susun Sejumlah Indikator

Data Komnas Perempuan menunjukkan, dalam 12 tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 792 persen atau delapan kali lipat.

Pada 2019 tercatat, 431.471 kasus. Sedangkan, sejak masa pandemi ini, angka kekerasan terhadap perempuan kenaikannya mencapai 75 persen, yaknu sebanyak 14.719 kasus.

Rinciannya, 75,4 persen di ranah personal (11.105 kasus), 24,4 persen di ranah komunitas (3.602 kasus), dan 0,08 persen dalam ranah negara (12 kasus), kemudian 3.062 kasus terjadi di ranah publik sebanyak 58 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Nasional
Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Nasional
Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Tak Diperjualbelikan ke Individu

Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Tak Diperjualbelikan ke Individu

Nasional
Kunjungi Vaksinasi Seniman, Menkes: Kami Harap Masyarakat Tahu Vaksinasi itu Aman

Kunjungi Vaksinasi Seniman, Menkes: Kami Harap Masyarakat Tahu Vaksinasi itu Aman

Nasional
Umrah Mesti Divaksin dengan yang Bersertifikat WHO, Pemerintah Lobi Arab Saudi

Umrah Mesti Divaksin dengan yang Bersertifikat WHO, Pemerintah Lobi Arab Saudi

Nasional
Kemenkes Pastikan ODGJ Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Pastikan ODGJ Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Sidang Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sidang Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Nasional
Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

Nasional
Menkes: Pengembangan Vaksin Covid-19 Harus Sesuai Kaidah Ilmiah, Jangan Di-shortcut

Menkes: Pengembangan Vaksin Covid-19 Harus Sesuai Kaidah Ilmiah, Jangan Di-shortcut

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara hingga Dukungan untuk BPOM, Menkes Ingatkan Tak Didebatkan secara Politis

Kontroversi Vaksin Nusantara hingga Dukungan untuk BPOM, Menkes Ingatkan Tak Didebatkan secara Politis

Nasional
Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Nasional
Menkes Minta Masyarakat Waspadai Tranmisi Lokal Varian Vurus Corona B117

Menkes Minta Masyarakat Waspadai Tranmisi Lokal Varian Vurus Corona B117

Nasional
Masyarakat Diminta Waspada, Kapasitas Vaksinasi Sedang Turun dan Kasus Covid-19 Masih Bertambah

Masyarakat Diminta Waspada, Kapasitas Vaksinasi Sedang Turun dan Kasus Covid-19 Masih Bertambah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X