Kompas.com - 11/12/2020, 17:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti lemahnya kerangka hukum bagi perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan.

Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati menuturkan, dalam konteks saat ini, kerangka hukum saat ini perlu direformasi untuk memberikan jaminan yang lebih bagis perempuan korban kekerasan.

"Salah satu aspek yang perlu terus dibahas adalah kerangka hukumnya, yang mana sampai saat ini masih sangat dibutuhkan reformasi," ujar Maidina dalam webinar 'Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan: Beban yang Tak Berkesudahan' yang digelar PPH Unika Atma Jaya, Jumat (11/12/2020).

Baca juga: Atasi Ketidaksetaraan Gender, Gus Menteri Beberkan Program Pemberdayaan Perempuan di Desa

Menurutnya, dalam ranah penegakan masih terdapat perspektif yang bermasalah.

Sejauh ini, kata Maidina, aparat penegak hukum tidak mempunyai perspektif yang memadai.

Bahkan, cenderung mempunyai perspektif yang bermasalah mengenai kasus kekerasan perempuan maupun berbasis gender.

Hal itu sekalipun pemerintah mempunyai perangkat hukum, misalnya aturan di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Misalnya, UU Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan, bahwa ada meikanisme restitusi yang dimohonkan ketika putusan telah diputus oleh pengadilan, itu dimungkinan. Tapi ketika telah sampai teknis itu belum jelas pengaturannya," terang Maidina.

Dengan demikian, lanjut Maidina, aturan yang ada saat ini tidak berdampak luas terhadap korban kekerasan berbasis gender.

"Alhasil, lagi-lagi, walaupun pengaturan di tingkat paling atas tersedia, tapi ke yang paling teknis kejelasan norma tidak berdampak terhadap korban," imbuh dia.

Baca juga: Serukan Perwujudan Desa Ramah Perempuan, Gus Menteri Susun Sejumlah Indikator

Data Komnas Perempuan menunjukkan, dalam 12 tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 792 persen atau delapan kali lipat.

Pada 2019 tercatat, 431.471 kasus. Sedangkan, sejak masa pandemi ini, angka kekerasan terhadap perempuan kenaikannya mencapai 75 persen, yaknu sebanyak 14.719 kasus.

Rinciannya, 75,4 persen di ranah personal (11.105 kasus), 24,4 persen di ranah komunitas (3.602 kasus), dan 0,08 persen dalam ranah negara (12 kasus), kemudian 3.062 kasus terjadi di ranah publik sebanyak 58 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belajar dari Kemenanan Marcos Jr di Filipina, RI Diminta Hati-hati terhadap Medsos Jelang Pemilu 2024

Belajar dari Kemenanan Marcos Jr di Filipina, RI Diminta Hati-hati terhadap Medsos Jelang Pemilu 2024

Nasional
Soal Minyak Goreng, Anggota DPR: Presiden Sudah Berani, Menterinya Kurang Nyali

Soal Minyak Goreng, Anggota DPR: Presiden Sudah Berani, Menterinya Kurang Nyali

Nasional
Kepala Otorita: Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi Publik di IKN

Kepala Otorita: Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi Publik di IKN

Nasional
KPK Tahan Eks Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim

KPK Tahan Eks Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim

Nasional
Sinyal Kekhawatiran PDI-P di Balik Koalisi Dini Golkar-PAN-PPP

Sinyal Kekhawatiran PDI-P di Balik Koalisi Dini Golkar-PAN-PPP

Nasional
Penampakan Eks Dirjen Kementan Hasanuddin Ibrahim Pakai Rompi Tahanan KPK

Penampakan Eks Dirjen Kementan Hasanuddin Ibrahim Pakai Rompi Tahanan KPK

Nasional
Lemhannas Terus Godok Kajian Geopolitik 5.0, dari Ekonomi Hijau hingga Ketahanan IKN

Lemhannas Terus Godok Kajian Geopolitik 5.0, dari Ekonomi Hijau hingga Ketahanan IKN

Nasional
Cegah Penularan PMK Jelang Idul Adha, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi pada Sapi

Cegah Penularan PMK Jelang Idul Adha, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi pada Sapi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Seluruh Area Tambang Batu Bara Milik Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Seluruh Area Tambang Batu Bara Milik Heru Hidayat

Nasional
Bareskrim Musnahkan 238 Kg Sabu dan 121 Kg Ganja Hasil Pengungkapan 4 Kasus Berbeda

Bareskrim Musnahkan 238 Kg Sabu dan 121 Kg Ganja Hasil Pengungkapan 4 Kasus Berbeda

Nasional
UPDATE 20 Mei: 98.885 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 1,83 Persen

UPDATE 20 Mei: 98.885 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 1,83 Persen

Nasional
Langkah Konkret Kementerian KP untuk Wujudkan 'Smart ASN'

Langkah Konkret Kementerian KP untuk Wujudkan "Smart ASN"

Nasional
Nilai Larangan Ekspor Minyak Goreng Tak Efektif dan Merugikan, Anggota DPR: Sudah Seharusnya Dicabut

Nilai Larangan Ekspor Minyak Goreng Tak Efektif dan Merugikan, Anggota DPR: Sudah Seharusnya Dicabut

Nasional
UPDATE 20 Mei: Ada 3.715 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Mei: Ada 3.715 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 20 Mei: Ada 4.942 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 20 Mei: Ada 4.942 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.