Saat Presiden Jokowi Gamang Sikapi 2 Menterinya yang Terjerat Kasus Korupsi…

Kompas.com - 11/12/2020, 17:12 WIB
Menteri Sosial Juliari Batubara ditahan KPK ANTARA FOTO/Galih PradiptaMenteri Sosial Juliari Batubara ditahan KPK

Kunjungan Prabowo dalam rangka sowan dan memohon restu untuk bergabung itu berlangsung selang dua pekan sebelum Jokowi memanggil sejumlah nama yang dilantiknya sebagai menteri.

Hingga akhirnya Gerindra mendapat dua kursi menteri yakni Menteri Pertahanan yang diduduki Prabowo dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang diduduki Edhy Prabowo.

Dengan berlikunya jalan yang telah ditempuh Prabowo untuk bisa masuk ke pemerintahan, sekaligus menomorduakan rasa bersalah kepada para pemilihnya di Pilpres 2019, tentu mantan Danjen Kopassus itu tak ingin kehilangan satu kursi menteri pun.

Baca juga: Politisi PKB Prediksi Jokowi Akan Reshuffle Kabinet setelah Pilkada

Adapun PDI-P tak hanya dikenal partai pengusung dan pendukungnya saat pilpres, tetapi juga partai yang menempatkan Presiden Jokowi selama ini sebagai ”petugas partai” dalam pemerintahannya.

Normatif

Kegamangan Jokowi menurut dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto, terlihat dari pernyataannya yang dinilai sangat minimalis dalam menyikapi korupsi kedua menterinya. Substansinya juga datar dan normatif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

”Saya melihat, kok, pernyataan Pak Jokowi itu sangat hati-hati sekali. Tampak ada power relation yang dijaga oleh Pak Jokowi. Sebenarnya saya berharap ketika ada operasi tangkap tangan terhadap menteri, Presiden sebagai pemilik hak prerogatif memberikan pernyataan tegas yang menunjukkan komitmen antikorupsi dan clean government,” kata Gun.

Ia juga menilai fakta politik yang mengakomodasi lawan dan pendukung politik semestinya tak membuat Presiden Jokowi takut mengeluarkan pernyataan yang tegas jika menterinya salah dan membuat aib pemerintahan. Sebab, komitmen pemerintahan yang bersih dan antikorupsi adalah janji Presiden selama ini, yang sekaligus juga jadi harapan masyarakat.

Pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi yang tanpa beban politik karena tak dapat mencalonkan lagi, Presiden Jokowi semestinya bisa bersikap dan bertindak lugas.

Baca juga: Dua Menteri Tersangka, Ini Skenario yang Mungkin Dilakukan Jokowi untuk Reshuffle Kabinet

Dari komunikasi politik tersebut, tampak kegamangan Presiden menanggapi persoalan dugaan korupsi yang melibatkan menterinya.

Sejauh ini, dalam kepemimpinan Presiden Jokowi sebelumnya tercatat dua menteri terbelit kasus korupsi sehingga mengundurkan diri.

Selain Mensos Idrus Marham yangterkait korupsi saat menjadi Sekjen Partai Golkar dalam kasus suap Proyek PLTU Riau-1 pada Agustus 2018, juga Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang mundur pada September 2019 karena suap pencairan dana hibah Kemenpora.

Menyikapi kedua kasus ini, Presiden juga terkesan hati-hati. Kehati-hatian sikap Presiden dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan menterinya, bagi Koordinator Nasional Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo, adalah sebuah konsekuensi logis dari kebijakan penyusunan kabinet yang kurang mengedepankan integritas ataupun tata kelola pemerintahan dan hanya pembagian kekuasaan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber kompas.id
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.