Serukan Perwujudan Desa Ramah Perempuan, Gus Menteri Susun Sejumlah Indikator

Pembangunan desa yang dicanangkan Kemendes PDTT ini pun didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kasus Ketimpangan Gender Masih Tinggi di Indonesia

Lebih lanjut, Gus Menteri menyatakan kasus ketimpangan gender masih tinggi dan holistik di berbagai bidang.

“Dalam kesempatan bekerja misalnya, proporsi jabatan manajer untuk perempuan cenderung lebih sedikit ketimbang laki-laki,” ungkap Gus Menteri, memberi contoh.

Hal ini bisa diartikan ada peningkatan posisi pekerjaan di kelas menengah bagi perempuan, namun jumlahnya masih tertinggal jauh daripada laki-laki.

“Tidak adanya kesetaraan gender di ruang publik bisa dilihat dari sedikitnya perempuan duduk di kursi parlemen. Jabatan mereka pun biasanya lebih rendah,” lanjut Gus Menteri.

Baca juga: Kemendes PDTT Targetkan 5.000 Desa Berkembang Jadi Mandiri

Dari hal ini, Gus Menteri mengartikan, proporsi kursi parlemen yang rendah bagi perempuan sangat menyulitkan mereka untuk ikut aktif berkontribusi dalam penentuan arah pembangunan di ruang publik.

Selanjutnya adalah masalah kekerasan seksual. Gus Menteri memberikan gambaran tipe kekerasan yang dialami perempuan di desa dan perempuan di kota.

“Kekerasan di desa cenderung pada pemerkosaan (kontak seksual), sedangkan di kota cenderung [ada pelecehan (tanpa kontak seksual).

Untuk itu, Gus Menteri menyerukan adanya kebijakan represif bagi para pelaku kekerasan seksual dan kebijakan rehabilitatif untuk menolong para korban.

Baca juga: Pasarkan Produk Unggulan Desa di Mandalika, Gus Menteri Usulkan Pembangunan Homestay

Masalah ketimpangan gender lainnya yang dipaparkan Gus Menteri adalah proporsi perempuan dalam menggunakan telepon genggam.

“Presentase perempuan yang menggunakan telepon genggam cenderung lebih rendah dari laki-laki,” sebutnya.

Hal ini bisa diartikan, perempuan kesulitan menerima komunikasi dan peluang untuk mencapai taraf hidup dan kesempatan hidup yang lebih baik.

Program pemberdayaan perempuan

Tidak hanya memaparkan data dan fakta mengenai ketimpangan gender yang terjadi di Indonesia, Gus Menteri mengungkapkan pula beberapa program pemberdayaan perempuan yang bisa dilaksanakan.

Baca juga: Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

“Pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis rumah tangga, bantuan permodalan dan pelatihan kewirausahaan mandiri, dan pembentukan serta pelatihan bagi kader desa tentang gender,” ungkapnya.

Gus Menteri menyebut, desa bisa mewujudkan ekosistem gender dengan menyusun Perdes atau SK Kades tentang pemberdayaan perempuan.

Dalam hal keterwakilan perempuan, Gus Menteri mengusulkan adanya ruang partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa dan BPD.

“Perempuan harus terlibat dalam segala persoalan desa, mulai dari musdes, penguatan lembaga perempuan, dan pelatihan kepemimpinan perempuan,” terangnya.

Baca juga: Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Lebih lanjut, ia meminta masyarakat untuk bisa aktif dalam mendirikan pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini penting kaitannya untuk memberikan perlindungan kepada para korban.