Kemendagri Bantah Ada Perlakuan Khusus di Pelaksanaan Pilkada Medan

Kompas.com - 11/12/2020, 15:17 WIB
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) membantah telah memberi perlakukan khusus dalam pelaksanaan Pilkada Medan 2020.

Hal itu ungkapkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Akmal Malik dalam konferensi persnya yang disiarkan secara daring, Jumat (11/12/2020).

"Jadi, tidak ada kekhususan, tidak ada perlakuan khusus semua hanya memonitoring dan melakukan pemantauan," kata Akmal.

Akmal tidak menampik bahwa ada tim dari Kemendagri yang datang untuk melakukan monitoring ke Medan.

Namun, ia menegaskan tim monitoring semacam itu juga diturunkan ke daerah lainnya yang melaksanakan Pilkada 2020.

Baca juga: Kemendagri Pantau Pilkada Medan karena Ada Paslon Menantu Presiden

"Kami juga melakukan pemantauan sampai ke Jayapura, kami juga melakukan pemantauan di Balikpapan, kami juga melakukan pemantauan di seluruh daerah-daerah yang melaksanakan pilkada," ujarnya.

Akmal juga memastikan semua tim yang diturunkan untuk melakukan monitoring semuanya adalah aparatur sipil negara (ASN) yang bersikap netral.

Ia pun menjamin semua petugas yang menjadi bagian dari tim monitoring bekerja secara profesional.

"Dirjen Otda bertanggung jawab untuk memastikan apabila ada petugas petugas yang tidak netral, kami akan melakukan klarifikasi dan investigasi terkait hal ini," ucap dia.

Sebelumnya, mewakili Sekretariat Jenderal Kemendagri, Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah II, William yang hadir dalam rapat mengatakan, dirinya mendapat tugas memantau jalannya Pilkada Kota Medan.

Baca juga: Real Count KPU Pilkada Medan Data 26,21 Persen: Bobby-Aulia 52,8 Persen dan Akhyar-Salman 47,2 Persen

Alasannya, salah satu pasangan calon (paslon) adalah menantu Presiden Jokowi yakni Bobby Afif Nasution.

"Kita diberi amanat harus ada orang dari Kemendagri yang ikut memantau Pilkada Medan. Kedua, tingkat partisipasi dalam pilkada ini juga perlu terus ditingkatkan. Alasannya karena salah satu paslon menantu presiden. Kedua, tingkat partisipasi dalam pilkada ini juga harus ditingkatkan," kata William.

Dia menargetkan, tingkat partisipasi sebesar 77,5 persen sesuai yang ditargetkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jika terpenuhi, maka paslon yang terpilih memiliki derajat legitimasi yang tinggi. Dampaknya saat penyelenggaraan pemerintahan, paslon terpilih akan membentuk sistem pemerintahan yang baik dari segi birokrat, pelayanan dan perencanaan pembangunan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Darmizal Pengusung Moeldoko di KLB, Pernah Lepas Jabatan di Demokrat demi Jokowi

Profil Darmizal Pengusung Moeldoko di KLB, Pernah Lepas Jabatan di Demokrat demi Jokowi

Nasional
Perjalanan Karier Paulus Waterpauw yang Kini Berbintang Tiga...

Perjalanan Karier Paulus Waterpauw yang Kini Berbintang Tiga...

Nasional
Wapres Sebut Vaksinasi Covid-19 Jadi Salah Satu Upaya Pemulihan Ekonomi

Wapres Sebut Vaksinasi Covid-19 Jadi Salah Satu Upaya Pemulihan Ekonomi

Nasional
Kunjungi KPK, Bakamla Minta Pendampingan Program Kerja

Kunjungi KPK, Bakamla Minta Pendampingan Program Kerja

Nasional
Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Nasional
Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, Asalkan...

Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, Asalkan...

Nasional
Mahfud Minta Menteri dan Gubernur Tindak Tegas Pembakar Hutan

Mahfud Minta Menteri dan Gubernur Tindak Tegas Pembakar Hutan

Nasional
Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Nasional
BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

Nasional
Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Nasional
Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Nasional
Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Nasional
[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X