Pesan hingga 130 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari Novavax, Indofarma: Untuk Vaksinasi Berbayar

Kompas.com - 11/12/2020, 13:40 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19 yang dikembangkan Pfizer dan Moderna berbasis teknologi genetik yang disebut mRNA (messenger RNA). SHUTTERSTOCK/Nixx PhotographyIlustrasi vaksin Covid-19 yang dikembangkan Pfizer dan Moderna berbasis teknologi genetik yang disebut mRNA (messenger RNA).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Indofarma Tbk Arief Pramuhanto mengatakan, vaksin Novavax yang dipesan dari Amerika Serikat (AS) rencananya akan digunakan untuk vaksinasi mandiri.

Berbeda dengan vaksinasi pemerintah yang dilakukan gratis, vaksinasi mandiri akan dipungut biaya atau berbayar.

"Betul demikian (untuk vaksinasi mandiri dan berbayar). Rencananya vaksin ini untuk vaksin mandiri," ujar Arief ketika dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (12/12/2020).

Selanjutnya apabila tidak ada halangan vaksin Novavax bisa mulai dikirim ke Indonesia pada Mei atau Juni 2021.

Baca juga: Jika Tak Ada Kendala, Pengiriman Vaksin Covid-19 dari Novavax AS Mulai Mei 2021

Menurut Arief, Indofarma telah melakukan kontrak pembelian 130 juta dosis vaksin Novavax.

Jumlah tersebut terdiri dari alokasi untuk binding volume atau volume minimum (30 juta dosis) dan alokasi non-binding volume (100 juta dosis).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Namun, yang non-binding volume 100 juta dosis vaksin itu sifatnya opsional," lanjutnya.

Artinya, kata Arief, pemerintah bisa memesan lebih dari 30 juta dosis vaksin dengan maksimum total pemesanan sebanyak 130 juta dosis vaksin.

"Kita bisa pesan lebih dari 30 juta dosis vaksin dengan maksimum total 130 juta dosis vaksin," jelas Arief.

Baca juga: Tak Hanya dari China, Pemerintah Juga Pesan 30 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari Novavax AS

Sebelumya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hingga saat ini pemerintah telah memesan 155.504.000 dosis vaksin Covid-19.

Vaksin yang sudah dipesan pemerintah yaitu Sinovac dan Novavax.

Rinciannya, pemerintah membeli 125.504.000 dosis merk Sinovac dan 30.000.000 dosis merk Novavax. Ratusan juta dosis vaksin Covid-19 itu akan tiba secara bertahap di Indonesia.

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan vaksin, KPC-PEN juga berupaya menjalin kerja sama dengan Pfizer, Astra Zeneca, dan lembaga Aliansi Vaksin Dunia atau Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi).

Menurut Budi, ada potensi pengadaan 116.000.000 dosis vaksin Covid-19 dari hasil komunikasi pemerintah dengan Gavi dan perusahaan-perusahaan farmasi tersebut.

Baca juga: Indofarma: Vaksin Covid-19 dari Novavax AS Bisa Dipesan hingga 130 Juta Dosis

"Kami memiliki potensi pengadaan 116 juta (dosis) tambahan, sehingga totalnya firm order dan potensi yang kami siapkan untuk tahun depan sudah ada 271 juta dosis," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan, untuk pengadaan vaksin Covid-19 skema program pemerintah dilaksanakan oleh Kemenkes dan skema mandiri dilaksanakan oleh Kementerian BUMN.

Sasaran vaksinasi untuk skema pemerintah adalah tenaga kesehatan pada seluruh fasilitas kesehatan, pelayan publik esensial dan kelompok masyarakat rentan.

"Sedangkan untuk skema mandiri adalah masyarakat pelaku ekonomi lainnya yakni peserta BPJS, non BPJS/asuransi lainnya, dan umum/pribadi," ungkap Terawan.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.