KILAS

Konflik Sosial di Desa Harus Diselesaikan Secara Holistik dan Komprehensif

Kompas.com - 04/12/2020, 13:00 WIB
Arak-arakan tumpeng manggis menuju lapangan Desa Jarak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, Minggu (24/3/2019). Untuk mengungkapkan syukur atas melimpahnya hasil panen, masyarakat Desa Jarak menggelar acara tumpengan manggis. KOMPAS.COM/MOH. SYAFIÍArak-arakan tumpeng manggis menuju lapangan Desa Jarak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, Minggu (24/3/2019). Untuk mengungkapkan syukur atas melimpahnya hasil panen, masyarakat Desa Jarak menggelar acara tumpengan manggis.

KOMPAS.comDirektorat Pelayanan Sosial Dasar (PSD) dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menilai, konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat harus diselesaikan secara holistik dan komprehensif.

Konflik sosial di sini maksudnya adalah konflik dalam masyarakat yang sering berkaitan dengan maraknya ketidakadilan dalam proses pembangunan desa.

Selain itu, adanya bentrok pemahaman tertentu, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan, ideologi politik, etnis, dan perbedaan budaya, jejaring sosial, dan kepemimpinan, ikut menyumbang maraknya konflik sosial dalam masyarakat desa.

“Harus ada langkah pemecahan masalah untuk mewujudkan perdamaian desa,” tulis Direktorat PSD PPMD dalam laporan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (10/12/2020).

Menurut Direktorat PSD PPMD, proses perdamaian desa bisa terwujud jika masyarakat menaati aturan.

Baca juga: Mendes PDTT Tekankan SDGs Desa Adalah Bentuk Pembangunan Total Desa

Aturan itu harus dipatuhi oleh semua pihak dalam ekosistem desa, termasuk kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, perangkat desa, serta masyarakat desa secara sukarela.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Munculnya kesenjangan ekonomi, marginalisasi dan diskriminasi hak asasi manusia (HAM), kendornya penegakkan hukum desa, konflik berkepanjangan, dan disparitas sosial menjadi alasan mengapa penerapan dan penegakkan hukum di desa masih belum paripurna,” tulis Direktorat PSD PPMD.

Melihat polemik sosial yang terus muncul dalam masyarakat desa, Direktorat PSD PPMD meluncurkan Panduan Fasilitas Desa Damai Berkeadilan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterpaduan fasilitasi masyarakat desa.

Panduan ini akan mengawal secara ketat hal-hal yang berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya pembangunan desa untuk program atau pencegahan dan penanganan konflik sosial di desa.

Baca juga: Mendes Sebut Dana Desa Berkontribusi 74 Persen terhadap Pembangunan Nasional

Selain itu, panduan ini diharapakan mampu menjamin kemudahan dan kesetaraan akses pada keadilan bagi masyarakat desa tanpa terkecuali.

Desa hadir membangun keadilan

Penting untuk diingat bahwa perwujudan perdamaian dan keadilan melalui pemangunan desa sejalan dengan keadilan melalui pembangunan desa, sejalan pula dengan kewajiban yang melekat dalam penyelenggaraan desa.

Desa diberikan mandat untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah.

“Secara bersamaan, desa mengantongi kewajiban untuk melindungi persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan bersama,” jelas Direktorat PSD PPMD.

Baca juga: Kemendes PDTT Siap Kembangkan Aset UPK Eks PNPM

Selain itu, desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa tanpa terkecuali, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

“Di sisi lain desa memiliki pula wewenang untuk mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya desa,” tulis Direktorat PSD PPMD.

Sementara itu, masyarakat desa, di sisi lain, berhak menetapkan dan mengelola kelembagaan desa dan mendapatkan sumber pendapatan.

Lebih lanjut, desa harus hadir untuk membentuk masyarakat yang melek hukum dan siap terhadap segala perubahan dan dinamika yang ada.

Baca juga: Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Dengan perwujudan masyarakat melek hukum, diharapkan masyarakat akan memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan-perubaha yang memerlukan respon cepat.

“Adanya access to justice penting dalam masyarakat karena sering sekali terjadi kesenjangan dalam ekosistem desa,” ungkap Direktorat PSD PPMD.

Kesenjangan dalam lingkup masyarakat desa dapat diatasi dengan ketahanan kuat dari berbagai kerawanan pengaturan dan pengurusan berdasarkan norma hukum positif, yakni pengaturan desa.

Untuk desa dengan sistem hukum adat, penyusunan panduan perjanjian dapat didasarkan pada kerja sama Nomor: PHN.HN.03.03-17, Nomor :0675/Dppmd/II/2016, dan Nomor: PK.01/Balilatfo/2/2016.

Baca juga: Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian yang Informatif, Begini Respon Gus Menteri

Perjanjian tersebut merupakan kolaborasi antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Direktur Jenderal PPMD Kemendes PDTT dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

Nasional
Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Nasional
Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Nasional
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Nasional
Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Nasional
Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Nasional
Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Nasional
UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

Nasional
Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Nasional
Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Nasional
 UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

Nasional
Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.