Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Perkuat Upaya Pencegahan Penularan Covid-19

Kompas.com - 11/12/2020, 12:54 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan penularan Covid-19.

Menurut Puan, kasus harian Covid-19 masih terus bertambah, sehingga pemerintah harus segera bergerak.

"Pemerintah agar segera melakukan upaya yang lebih kuat untuk mencegah penularan Covid-19 dan memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19," kata Puan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/12/2020).

Baca juga: Indofarma: Vaksin Covid-19 dari Novavax AS Bisa Dipesan hingga 130 Juta Dosis

Terkait pengadaan vaksin Covid-19, Puan meminta pemerintah melakukan sosialiasi masif kepada masyarakat. Pemerintah juga diminta memastikan vaksin Covid-19 yang dibeli aman dan layak digunakan.

Ia mengatakan, hal tersebut penting untuk memberikan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19.

"Pemerintah harus melakukan edukasi dan sosialisasi yang luas mengenai vaksin Covid-19 agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia," ujar Puan.

Di lain sisi, ia mengingatkan bahwa setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi IX: Pengadaan Vaksin Covid-19 Sinovac Cacat Prosedur

Kepada para anggota dewan, Puan meminta agar turut membangun kesadaran penerapan protokol kesehatan di daerah pemilihan masing-masing.

"Sebagai anggota DPR RI, untuk bersama rakyat di daerah pemilihannya, membangun kebersamaan untuk menjalankan protokol kesehatan dan memperkuat optimisme bersama dalam mengatasi masalah pandemi Covid-19," kata dia.

Rapat paripurna hari ini sekaligus menutup Masa Persidangan II Tahun 2020-2021. Selanjutnya, DPR memasuki masa reses hingga 10 Januari 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com