Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indofarma: Vaksin Covid-19 dari Novavax AS Bisa Dipesan hingga 130 Juta Dosis

Kompas.com - 11/12/2020, 12:41 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Indofarma Tbk Arief Pramuhanto mengatakan, pihaknya telah melakukan kontrak pembelian hingga 130 juta dosis vaksin Novavax asal Amerika Serikat (AS).

Namun, jumlah tersebut terdiri dari alokasi untuk binding volume atau volume minimum dan alokasi non-binding volume.

"Indofarma sudah berkontrak dengan SII Novavax, dengan supply commitment yakni binding volume 30 juta dosis dan non-binding volume sebanyak 100 juta dosis," ujar Arief ketika dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (11/12/2020).

"Namun, yang non-binding volume 100 juta dosis vaksin itu sifatnya opsional," lanjutnya.

Baca juga: Tak Hanya dari China, Pemerintah Juga Pesan 30 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari Novavax AS

Artinya, kata Arief, pemerintah bisa memesan lebih dari 30 juta dosis vaksin dengan maksimum total pemesanan sebanyak 130 juta dosis vaksin.

"Kita bisa pesan lebih dari 30 juta dosis vaksin dengan maksimum total 130 juta dosis vaksin," jelas Arief.

Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hingga saat ini pemerintah telah memesan 155.504.000 dosis vaksin Covid-19.

Vaksin yang sudah dipesan pemerintah yaitu Sinovac dan Novavax.

Rinciannya, pemerintah membeli 125.504.000 dosis merk Sinovac dan 30.000.000 dosis merk Novavax. Ratusan juta dosis vaksin Covid-19 itu akan tiba secara bertahap di Indonesia.

Baca juga: 598.933 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Pembelian Vaksin Sinovac-Novavax

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan vaksin, KPC-PEN juga berupaya menjalin kerja sama dengan Pfizer, Astra Zeneca, dan lembaga Aliansi Vaksin Dunia atau Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi).

Menurut Budi, ada potensi pengadaan 116.000.000 dosis vaksin Covid-19 dari hasil komunikasi pemerintah dengan Gavi dan perusahaan-perusahaan farmasi tersebut.

"Kami memiliki potensi pengadaan 116 juta (dosis) tambahan, sehingga totalnya firm order dan potensi yang kami siapkan untuk tahun depan sudah ada 271 juta dosis," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang juga hadir dalam rapat kerja di DPR mengatakan, pemerintah menganggarkan biaya sebesar Rp 17 triliun untuk pengadaan vaksin Covid-19 pada 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com