Sederet Catatan Kontras untuk Pemerintah di Hari HAM, Belum Tuntasnya Kasus Masa Lalu hingga Papua

Pelanggaran HAM berat masa lalu

Penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu yang menurutnya berjalan semakin lamban juga menjadi sorotan.

Kontras juga menilai bisa saja kasus ini akan semakin lama diusut, karena adanya faktor aktor-aktor pelanggar HAM justru dirangkul dan diberi jabatan di lingkungan pemerintah.

"Sementara mekanisme penyelesaian tanpa melalui proses yudisial terus-menerus diajukan. Pemulihan korban pun tidak mendapatkan perhatian yang cukup, dengan tidak adanya upaya merevisi berbagai ketentuan yang selama ini menghambat akses korban terhadap hak pemulihan," ucap Fatia.

Baca juga: Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu Tak Tuntas, Sumarsih: Saya Selalu Memelihara Harapan

Fatia mengambil contoh soal pernyataan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin bahwa tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat. Pernyataan itu lantas membuatnya berpendapat, penuntasan kasus akan semakin lamban.

Hal ini berbanding terbalik dengan komitmen Jokowi yang dinyatakan pada Kamis (10/12/2020) pagi dalam sambutan peringatan Hari HAM.

Jokowi mengatakan, pemerintah tak pernah berhenti berupaya menuntaskan persoalan HAM berat masa lalu. Persoalan tersebut, kata dia, harus diselesaikan secara bersama-sama.

"Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Tak Pernah Berhenti Tuntaskan Masalah HAM Masa Lalu