Kompas.com - 10/12/2020, 18:07 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham yang diikuti jajaran Kemenkumham, Senin (29/6/2020). Dokumentasi/Humas KemenkumhamMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham yang diikuti jajaran Kemenkumham, Senin (29/6/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan, Pemerintah akan fokus menyelesaikan isu hak asasi kelompok rentan yang meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat.

Yasonna mengatakan, fokus penyelesaian isu kelompok rentan itu tertuang dalam Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) periode kelima.

"Diharapkan tahun 2021, kita sudah mulai dengan program RANHAM baru periode ke-5, yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM kelompok rentan meliputi hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat," kata Yasonna dalam rangakain acaranya Hari HAM ke-72, Kamis (10/12/2020), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Total 40 Pelanggaran HAM di Papua Sepanjang 2020, Kontras: Setiap Bulan Pasti Ada Kasus

Yasonna menuturkan, penyusunan RANHAM periode ke-5 merupakan salah satu upaya Kemenkumham terkait program pemajuan HAM.

Ia menyebut, program pemajuan HAM tersebut tak hanya di tingkap pemerintah pusat, tetapi juga menjangkau ke setiap daerah melalui program Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Pada 2020, sebanyak 258 kabupaten/kota mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM setelah melalui verifikasi dan penilaian.

"Perlu kami sampaikan bahwa program Kabupaten/Kota Peduli HAM ini, secara langsung maupun tidak langsung, lebih berhasil dalam mengenalkan nilai-nilai dan standar-standar pemenuhan HAM kepada masyarakat dan aparatur pemerintah daerah," ujar Yasonna.

Baca juga: Hari HAM Sedunia, Bagaimana Pelaksanaannya di Indonesia?

Yasonna menambahkan, Kemenkumham juga menggeber pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM dengan melibatkan hampir seluruh unit teknis.

Ia berharap, ruang lingkup peserta program penilaian pelayanan publik berbasis HAM dapat lebih ditingkatkan.

"Bukan hanya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM saja, akan tetapi juga di unit-unit pelayanan Kementerian dan Lembaga, serta di Pemerintah Daerah," kata Yasonna.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Ikut Ditahan di KPK, Wali Kota M Syahrial Masih Diperiksa Intensif di Polres Tanjungbalai

Tak Ikut Ditahan di KPK, Wali Kota M Syahrial Masih Diperiksa Intensif di Polres Tanjungbalai

Nasional
Terungkapnya Investasi Ilegal EDCCash: Punya 57.000 Anggota, Dijanjikan Untung 15 Persen Tiap Bulan

Terungkapnya Investasi Ilegal EDCCash: Punya 57.000 Anggota, Dijanjikan Untung 15 Persen Tiap Bulan

Nasional
Prabowo Ungkap Dalam Waktu Dekat Alutsista 3 Matra TNI Dimodernisasi

Prabowo Ungkap Dalam Waktu Dekat Alutsista 3 Matra TNI Dimodernisasi

Nasional
Bertemu PKS, AHY Senang Dapat Ucapan Selamat Terkait Isu Kudeta

Bertemu PKS, AHY Senang Dapat Ucapan Selamat Terkait Isu Kudeta

Nasional
100-an WN India Masuk Indonesia, 9 Positif Covid-19

100-an WN India Masuk Indonesia, 9 Positif Covid-19

Nasional
Jokowi Klaim Indonesia Sangat Serius dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Jokowi Klaim Indonesia Sangat Serius dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Nasional
Mudik Dilarang, Operator Telekomunikasi Diminta Sediakan Layanan Terjangkau untuk Silaturahmi Daring

Mudik Dilarang, Operator Telekomunikasi Diminta Sediakan Layanan Terjangkau untuk Silaturahmi Daring

Nasional
Firli Sebut di Eranya, Sudah 2 Penyidik asal Polri yang Ditindak KPK

Firli Sebut di Eranya, Sudah 2 Penyidik asal Polri yang Ditindak KPK

Nasional
Pandemi Belum Berakhir, Larangan Mudik, dan Kedatangan 100-an WN India

Pandemi Belum Berakhir, Larangan Mudik, dan Kedatangan 100-an WN India

Nasional
Jokowi: Penebangan Hutan di Indonesia Menurun Paling Signifikan dalam 20 Tahun Terakhir

Jokowi: Penebangan Hutan di Indonesia Menurun Paling Signifikan dalam 20 Tahun Terakhir

Nasional
Satgas: Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 Sangat Membahayakan Lansia

Satgas: Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 Sangat Membahayakan Lansia

Nasional
Sebelum Menetapkan Tersangka dalam Kasus Suap Penyidik KPK, 8 Saksi Sudah Diperiksa

Sebelum Menetapkan Tersangka dalam Kasus Suap Penyidik KPK, 8 Saksi Sudah Diperiksa

Nasional
Disuap Rp 1,5 M, Penyidik KPK Stepanus Robin Janji Kasus Korupsi Tanjungbalai Tak Ditindaklanjuti

Disuap Rp 1,5 M, Penyidik KPK Stepanus Robin Janji Kasus Korupsi Tanjungbalai Tak Ditindaklanjuti

Nasional
Diduga Penyidik KPK Stepanus Robin Terima Suap Tak Hanya dari Wali Kota Tanjungbalai, Nilainya Rp 438 Juta

Diduga Penyidik KPK Stepanus Robin Terima Suap Tak Hanya dari Wali Kota Tanjungbalai, Nilainya Rp 438 Juta

Nasional
AKP Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terima Suap, Dilaporkan ke Dewan Pengawas

AKP Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terima Suap, Dilaporkan ke Dewan Pengawas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X