Bawaslu Sebut Sirekap Belum Maksimal Kumpulkan Data Pilkada dari TPS

Kompas.com - 10/12/2020, 15:16 WIB
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaAnggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) masih belum maksimal dalam mengumpulkan data dari tempat pemungutan suara (TPS) di Pilkada 2020.

Hal itu, kata dia, disebabkan oleh kendala jaringan internet yang dialami para petugas di TPS.

"Proses input data ke Sirekap memerlukan percepatan jika proses rekapitulasi suara diputuskan dilakukan melalui sistem informasi itu," kata Fritz dalam konferensi persnya, Kamis (10/12/2020).

"Mengingat keterbatasan jaringan merupakan tantang utama bagi penggunaan sistem informasi," lanjut dia.

Baca juga: Banyak TPS Tak Terjangkau Internet, KPU Kalsel Batal Gunakan Aplikasi Sirekap

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, selain pandemi Covid-19 tantangan lain yang biasa terjadi di proses pemilihan umun juga masih terjadi.

"Misalnya DPT (daftar pemilih tetap) yang tidak ditempel yang kemarin kami sampaikan di sekitar seribuan titik, perlakuan petugas yang berbeda atas kasus yang sama," ujar Afif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia melanjutkan, masalah lain yang masih dialami adalah pemahaman dan kemandirian petugas pemungutan suara.

Kemudian juga masih adanya penggunaan hak pilih orang lain di TPS dan penyelenggara pemilu yang melakukan penyalahgunaan surat suara.

Baca juga: DPR-KPU Sepakat Sirekap Hanya Diuji Coba dan Jadi Alat Bantu di Pilkada 2020

"Jadi selain sisi pandemi yang menjadi objek pengawasan kita adalah juga apa yang kita sebut dengan pelanggaran teknis tahapan yang selama ini memang menjadi tugas kita untuk melakukan apa pengawasan pemilu," ucap dia.

Adapun sistem pengawas pemilu (Siwaslu) Bawaslu sampai saat ini sudah menerima laporan dari 211.546 pengawas TPS dari total kurang lebig 290.000 TPS.

Laporan yang disampaikan antara lain pelaksanaan pemungutan suara dan pelanggaran yang terjadi.

"Maupun apa yang dimaksud dengan dokumentasi hasil penghitungan suara di TPS yang kita sebut dengan C1," ungkap Afif.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Positivity Rate RI Capai 4 Persen, Sesuai Standar Aman WHO

Kemenkes: Positivity Rate RI Capai 4 Persen, Sesuai Standar Aman WHO

Nasional
Kapal Perang China di Laut Natuna Utara, Ketua DPR: Pemerintah Tidak Bisa Berdiam Diri

Kapal Perang China di Laut Natuna Utara, Ketua DPR: Pemerintah Tidak Bisa Berdiam Diri

Nasional
TB Hasanuddin: Perlu Ada 'The Rising Star' Calon Panglima TNI agar Mampu Lewati Tahun Politik

TB Hasanuddin: Perlu Ada "The Rising Star" Calon Panglima TNI agar Mampu Lewati Tahun Politik

Nasional
Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Nasional
Pusako: MA dan MK Tidak Menguji Prosedur Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Pusako: MA dan MK Tidak Menguji Prosedur Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Nasional
Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Nasional
TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Nasional
Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Nasional
Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Nasional
KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.