Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saat Hadapi Krisis Ekonomi akibat Pandemi, Kita Harus Cepat dan Inovatif

Kompas.com - 10/12/2020, 14:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 diperlukan langkah yang cepat dan inovatif untuk perekonomian nasional.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Kamis (10/12/2020).

Menurut Jokowi, setidaknya ada empat hal yang perlu didorong TPKAD di saat krisis ekonomi akibat pandemi.

"Empat hal yang saya sampaikan membutuhkan kerja keras dengan cara-cara yang inovatif bukan rutinitas seperti biasanya," ujar Jokowi dikutip dari tayangan rakornas di kanal YouTube Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis.

Baca juga: Jokowi: Saya Dengar Masih Ada Masalah Kebebasan Beribadah

"Apalagi di saat menghadapi krisis perekonomian akibat pandemi Covid-19 ini. Kita harus melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Harus cepat, harus inovatif," lanjutnya menegaskan.

Tujuannya, kata Jokowi, supaya perekonomian naasional segera pulih dan bahkan mampu bangkit lebih cepat dibanding negara-negara lain.

Empat langkah yang dimaksud yakni, pertama, lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan.

Artinya, TPKAD diminta meningkatkan minat dan kepercayaan terhadap industri keuangan. Sehingga masyarakat paham di mana memperoleh akses pembiayaan dan mulai aktif menabung di lembaga-lembaga keuangan.

Baca juga: Soal Kemungkinan Reshuffle Kabinet Usai Pilkada, Ini Kata Staf Presiden

Kedua, TPAKD harus lebih aktif terlibat untuk mendorong pendirian kelompok-kelompok usaha, kelompok-kelompok tani, terutama koperasi, sekaligus mendorong cara-cara korporasi yang dilakukan oleh koperasi masyarakat.

"Maka pendampingan dan asistensi kepada masyarakat harus terus diintensifkan. Sekali lagi dengan cara-cara yang inovatif sesuai dengan karakter kelompok sasaran," ungkap Jokowi.

Ketiga, penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan juga harus dilakukan dengan cara yang lebih agresif.

Misalnya dengan pendirian lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di setiap desa, termasuk juga percepatan penerbitan obligasi daerah.

Baca juga: Jokowi: Buang Jauh-jauh Ego Sektoral, Kita Harus Gerak Cepat dalam Situasi Krisis

Keempat, meningkatkan inklusi keuangan di daerah-daerah yang masih pasif, terutama untuk rakyat kecil dan UMKM.

"Data yang saya terima per September 2020, 73,7 persen kredit bank umum ada di Pulau Jawa. Indeks inklusi keuangan Indonesia tahun 2019 baru sebesar 76 persen. Masih di bawah negara2 ASEAN lainnya," tutur Jokowi.

"Oleh program KUR, kredit ultra mikro, bank wakaf mikro, dan lainnya harus terus ditingkatkan penyerapannya. Harus ditingkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kelas UMKM kita," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com