Kompas.com - 10/12/2020, 14:27 WIB
Ilustrasi serangan siber. SHUTTERSTOCKIlustrasi serangan siber.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Danu Pratama melaporkan catatan Kontras yang terjadi selama 2020 dalam rangka hari Hak Asasi Manusia (HAM), Kamis (10/12/2020).

Salah satu yang disoroti adalah masih adanya fenomena serangan siber terhadap individu yang terjadi di Indonesia sepanjang 2020.

"Fenomena serangan siber mungkin bukan hal yang baru ada di tahun ini, tapi saya kira ada lonjakan yang terjadi. Kalau kita lihat berdasarkan isu yang paling rentan adanya serangan siber dalam bentuk doxing, atau peretasan, ataupun dalam beberapa kasus juga diikuti dengan kriminalisasi," kata Danu dalam acara yang digelar secara virtual bersama media, Kamis (10/12/2020).

Baca juga: Tips Mencegah Serangan Siber Saat Kerja dari Rumah

Ia menyebut, sebanyak 17 kasus yang diterima Kontras berkaitan dengan serangan siber. Adapun kasus-kasus tersebut terbagi dalam beberapa isu di antaranya isu Papua, Covid-19, dan korupsi.

Danu mengatakan, sama seperti serangan offline, serangan siber juga tidak mendapatkan akuntabilitas yang jelas.

"Bedanya adalah, kalau di lapangan kita tahu secara jelas pelakunya siapa. Misalkan pelakunya aparat kepolisian, tapi di serangan siber ini belum ada yang bisa memastikan pelakunya siapa," jelas dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan laporan Kontras, dari 17 kasus tersebut terbagi dengan tiga kasus berkaitan dengan isu Papua, tiga kasus berkaitan Covid-19, dua kasus berkaitan dengan korupsi, dan 9 kasus lainnya.

Namun, Danu tidak menjelaskan lebih detail terkait contoh-contoh kasus yang dimaksud sebagai fenomena serangan siber.

Kemudian, ia menerangkan alasan mengapa fenomena serangan siber dimasukkan dalam bentuk-bentuk pelanggaran HAM.

"Karena hak untuk berekspresi itu salah satu hak yang mana negara bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan. Dan ketika ada serangan siber, dan tidak diketahui siapa pelakunya dan tidak dihukum berdasarkan hukum yang berlaku. Maka, negara telah gagal melindungi hak atas kebebasan berekspresi masyarakat dengan melakukan pembiaran," ucap dia.

Dengan demikian, ia menilai bahwa Negara tetap memiliki pertanggungjawaban terhadap fenomena serangan siber yang masih terjadi di 2020.

Baca juga: Ketua KPU Ungkap Beda Serangan Siber di Pemilu Dulu dan Kini

Adapun tanggung jawab tersebut, kata dia, dapat dilakukan dengan mengusut tuntas permasalahan fenomena serangan siber mulai dari menemukan siapa pelakunya dan melakukan proses hukum.

Di sisi lain, Kontras juga masih menemukan fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui perampasan hak kebebasan berekspresi secara offline.

Catatan Kontras, terdapat setidaknya dua kasus yang paling rentan mendapat serangan sepanjang 2020 yaitu perampasan kebebasan berekspresi berkaitan dengan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dengan 87 peristiwa, dan kaitan dengan Covid-19 67 peristiwa.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eijkman Koreksi, Dua Kasus di Jambi Bukan Varian Delta Plus

Eijkman Koreksi, Dua Kasus di Jambi Bukan Varian Delta Plus

Nasional
Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Nasional
Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Nasional
Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Nasional
Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Nasional
Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Nasional
Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Nasional
UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X