Periksa Empat Saksi, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Edhy Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) korupsi dugaan aliran dana dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Aliran dana itu didalami penyidik saat memeriksa sejumlah saksi pada Selasa (8/12/2020), salah satunya seorang pengurus rumah tangga bernama Devi Komalah Sari.

"Devi Komalah Sari dikonfirmasi mengenai dugaan aliran uang kepada tersangka EP (Edhy) dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (9/12/2020).

Baca juga: Kasus Edhy Prabowo, KPK Dalami Pengajuan Izin Ekspor Benih Lobster oleh PT ACK

Selain Devi, penyidik memeriksa tiga orang lain dalam kasus ini pada Selasa, yakni sales PT PLI bernama Ellen dan dua orang staf khusus Edhy, Qushairi Rawi dan Putri Catur.

Ali menuturkan, Ellen dikonfirmasi penyidik terkait pemaparan PT Aero Citra Kargo (PT ACK) kepada para eksportir.

PT PLI diduga berkongsi dengan PT ACK sebagai forwarder dari eksportir benih lobster ke negara-negara tujuan.

Sementara itu, Qushairi dikonfirmasi mengenai adanya aliran sejumlah uang dari tersangka Amiril Mukminin.

Baca juga: KPK Panggil Ajudan dan Sespri Edhy Prabowo sebagai Saksi

Sedangkan, Putri Catur dikonfirmasi mengenai berbagai barang bukti yang ditipkan oleh tersangka Andreau Pribadi Misata, staf khusus Edhy, kepada dirinya.

Selain itu, Ali menyebut tiga orang saksi lain dalam kasus ini yakni ajudan Edhy, Dicky Hartawan dan dua sekretaris pribadi Edhy, Fidya Yusri dan Enggia Putri Tesalonikacloer, tidak memenuhi panggilan KPK.

"Ketiganya akan dipanggil kembali," ujar Ali.

Dalam kasus ini, Edhy diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor benih lobster senilai Rp 3,4 miliar melalui PT Aero Citra Kargo (PT ACK) dan 100.000 dollar AS dari Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) Suharjito.

Baca juga: Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

PT ACK diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui perusahaan tersebut dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

Uang tersebut salah satunya dari PT DPP yang mentransfer uang Rp 731.573.564 agar memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, berdasarkan data, PT ACK dimiliki oleh Amri dan Ahmad Bahtiar.

Namun, diduga Amri dan Bahtiar merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmaja.

"Uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR (Amri) dan ABT (Ahmad Bahtiar) masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar," kata Nawawi, Rabu (25/11/2020).

Selain Edhy, enam tersangka lain dalam kasus ini yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misata, pengurus PT ACK Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Direktur PT DPP Suharjito, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin.