Kompas.com - 09/12/2020, 15:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan tempat pemungutan suara (TPS) ditemukan tidak menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai pada saat penyelenggaraan proses pemungutan suara, Rabu (9/12/2020).

Padahal, keberadaan sanitasi yang baik merupakan salah satu ketentuan yang diibuat oleh penyelenggara pemilu, terutama dalam rangka mendukung tegaknya protokol kesehatan untuk mengantisipasi terjadinya penularan virus corona.

Tak hanya fasilitas yang kurang memadai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menerima laporan terkait adanya perlengkapan yang kurang lainnya di TPS. Laporan itu diterima secara realtime melalui Sistem Pengawas Pemilu (Siwaslu). 

"Perlengkapan pemungutan suara yang kurang di saat TPS itu dibuka terjadi di 1.803 TPS. Kemudian tidak ada lokasi tempat cuci tangan di TPS sebagaimana ini menjadi standar protokol kesehatan yang diterapkan, ini terjadi di 1.454 TPS," kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam Live Streaming Hasil Pengawasan Proses Pemungutan Suara di channel Youtube Bawaslu RI, Rabu (9/12/2020).

Baca juga: Bawaslu: 1.420 TPS Penempatannya Tidak Sesuai Standar Protokol Kesehatan

Bawaslu, kata dia, melakukan pemantauan terhadap lebih dari 290.000 TPS. Adapun informasi yang masuk hingga pukul 13.30 WIB, sementara baru berasal dari 100.995 TPS.

Adapun temuan lainnya, imbuh Afifuddin, yaitu adanya ribuan TPS yang tidak memasang list Daftar Pemilih Tetap (DPT) di sekitar lokasi. Padahal, daftar tersebut seharusnya dipasang untuk memudahkan masyarakat yang hendak mencoblos.

"Masih ada sekitar 1.727 TPS yang tidak memasang DPT," terangnya.

Demikian halnya, imbuh dia, tidak dipasangnya informasi mengenai pasangan calon, berupa visi, misi, program serta biodata singkat paslon. Informasi itu diketahui berdasarkan temuan di 1.983 TPS.

Selain itu, surat suara yang tertukar juga masih ditemukan di 2.324 TPS. Afifuddin berpendapat, hal ini bisa terjadi karena kesalahan pengiriman dan lainnya.

Lalu, masih ditemukan pembukaan TPS lebih dari pukul 07.00 WIB yang sebagaimana dijadwalkan. 

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Atur Penggunaan Nama Minimal Dua Kata di E-KTP, Ini Alasannya

Kemendagri Atur Penggunaan Nama Minimal Dua Kata di E-KTP, Ini Alasannya

Nasional
Sejarah Pemilu 1971 dan Partai Politik Peserta

Sejarah Pemilu 1971 dan Partai Politik Peserta

Nasional
Geledah Ruang Kerja Wakil Wali Kota Ambon, KPK Sita Dokumen Catatan Tangan Berkode Khusus

Geledah Ruang Kerja Wakil Wali Kota Ambon, KPK Sita Dokumen Catatan Tangan Berkode Khusus

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

Nasional
Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Nasional
Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Nasional
Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Nasional
KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

Nasional
Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Nasional
Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Nasional
Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

Nasional
Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

Nasional
MAKI: Koruptor Seharusnya Dituntut 20 Tahun atau Seumur Hidup

MAKI: Koruptor Seharusnya Dituntut 20 Tahun atau Seumur Hidup

Nasional
Jokowi Beri Tugas Khusus Lagi buat Luhut, Kali Ini Urusan Minyak Goreng

Jokowi Beri Tugas Khusus Lagi buat Luhut, Kali Ini Urusan Minyak Goreng

Nasional
Wamenkes: Kalau Kasus Hepatitis Akut Merebak Cepat, Kita Bentuk Satgas

Wamenkes: Kalau Kasus Hepatitis Akut Merebak Cepat, Kita Bentuk Satgas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.