Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lakukan Pemantauan TPS di Tangerang, KPU: Lancar dan Aman

Kompas.com - 09/12/2020, 13:02 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pengawasan pemungutan suara Pilkada 2020 ke beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di daerah Tangerang, Banten, Rabu (9/12/2020).

Pengawasan tersebut dilakukan oleh Ketua KPU Arief Budiman beserta komisionernya yakni Ilham Saputra, Viryan Azis, dan Pramono Ubaid Tanthowi.

"Saya ke tiga TPS, jadi ada beberapa TPS yang berdekatan, karena berdekatan maka kami lakukan pemantauan. Kemudian Pak Viryan dua TPS, Pak Pram dua, Pak Ilham dua (TPS)," kata Arief melalui siaran Youtube KPU RI, Rabu (9/12/2020).

Arief mengatakan, berdasarkan hasil pemantauannya di tiga TPS di Tangerang, proses pemungutan suara berlangsung lancar dan aman.

Baca juga: TPS di Tangsel Tampak Sepi, Ketua KPU: Kedatangan Pemilih Kami Atur

Pemilih yang datang, lanjut dia, juga mematuhi protokol kesehatan terutama terkait jam kedatangan ke TPS.

"Nah, Kebetulan juga di TPS yang kita datangi tadi tidak teridentifikasi ada pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3 (derajat)," ujarnya.

Sementara di TPS tempat Komisioner KPU Viryan Azis memantau, proses pemungutan suara juga berjalan dengan baik.

Terutama terkait penerapan protokol kesehatan, serta jam kedatangan ke TPS.

Baca juga: Ketua KPU: Pasien Covid-19 Tetap Punya Hak Pilih, Petugas yang Akan Datangi

Ada juga pemilih yang minta memberikan hak suaranya lebih awal dari jadwal kedatangan karena ingin segera pergi bekerja.

"Hal tersebut dimungkinkan yang bersangkutan memilih Karena pada pukul 10.00 WIB sudah masuk kerja kembali," ungkap Viryan.

Sedangan hasil pemantauan Komisioner Ilham Saputra, juga menunjukkan penerapan protokol kesehatan sudah dilaksanakan dengan baik.

"Semua berjalan dengan baik. Banyak masyarakat yang datang sesuai dengan informasi yang dituliskan dalam C pemberitahuan," kata dia.

Baca juga: IDI Sebut Petugas yang Datangi Pasien Covid-19 Bisa Terpapar, Ini Respons KPU

Hasil pemantauan Komisioner KPU Pramono Ubaid pun juga memperlihatkan bahwa masyarakat sudah mengerti penerapan protokol kesehatan di TPS.

Hal itu, kata dia, membuktikan bahwa sosialisasi KPU sudah sampai dan mudah dimengerti masyarakat.

"Sehingga secara tidak langsung dari pengamatan beberapa TPS yang ada membuktikan bahwa masyarakat kita bisa disipilin dengan protkol kesehatan yang sudah diatur," ucap Pramono Ubaid.

Adapun Pilkada 2020 dilaksanakan secara serentak di 270 kabupaten atau kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com