Menko PMK Minta Pemda dan Sekolah Buat Peta Zona Kerawanan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Budang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah dan pihak sekolah membuat peta zona kerawanan Covid-19.

Hal tersebut harus dilaakukan menjelang rencana dimulainya kembali pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19 pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau pada Januari 2021.

"Pemetaan secara detail tersebut perlu dilakukan karena setiap daerah memiliki kondisi yang mungkin tak terdeteksi," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Rabu (9/12/2020).

Baca juga: Pilkada 2020, Jokowi Tak Secara Khusus Dampingi Gibran atau Bobby

Muhadjir mencontohkan, apabila satu daerah ditetapkan sebagai zona merah, maka bisa jadi ada wilayah zona hijau di dalamnya.

Hal tersebut pun berlaku sebaliknya, yakni apabila suatu wilayah ditetapkan sebagai zona hijau, maka bisa jadi terdapat wilayah zona merah di dalamnya.

"Sebetulnya kepala daerah dan pemerintah daerah harus berani mengambil langkah yang cermat dan mengambil keputusan terutama dalam kaitannya dengan proses belajar-mengajar ini," ujar Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, apabila anak-anak semakin lama tidak bersekolah, maka moral dan perilaku anak bisa terus merosot.

Oleh karena itu, Muhadjir meminta agar pemerintah daerah bersama pihak sekolah bisa mempersiapkan protokol kesehatan dengan baik.

Baca juga: Satgas Covid-19: Belum Ada Penundaan Pilkada di Zona Merah

Protokol kesehatan itu mulai dari menyiapkan tempat cuci tangan, meminimalisir murid-murid agar tidak berkerumun, dan menyediakan masker untuk mereka.

"Patuhi protokol sebaik mungkin. Kalau itu dilakukan saya yakin sekolah-sekolah masih bisa jalan. Jika suatu saat ada kasus di sekolah segera ditangani dengan baik terutama dengan melibatkan satgas Covid-19 setempat," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 sekolah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan memenuhi syarat tertentu.

Baca juga: Nadiem Minta Pemda Pertimbangkan Izin Pembelajaran Tatap Muka secara Matang

Nadiem mengharapkan sekolah mulai mempersiapkan diri dari sekarang hingga akhir tahun untuk pergantian model pembelajaran.

"Jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang kalau siap melakukan tatap muka, kalau ingin melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya untuk melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun,” kata Nadiem pada Jumat (20/11/2020) lewat akun YouTube Kemendikbud RI.

Adapun kebijakan pembukaan sekolah secara tatap muka ini merupakan hasil Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19.