Kompas.com - 09/12/2020, 10:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian memastikan, Presiden Joko Widodo tak secara khusus mendampingi putra sulungnya yang tengah mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, pada hari pemungutan suara Pilkada 2020, Rabu (9/12/2020).

Jokowi, kata Donny, juga tidak memberikan pendampingan khusus kepada menantunya, Bobby Nasution, yang maju sebagai calon Wali Kota Medan.

"Oh enggak, enggak (memberikan pendampingan khusus). Kan Presiden sudah mengatakan bahwa anak atau mantunya itu semuanya kan bertarumg secara demokratis," kata Donny saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/12/2020).

Baca juga: Didampingi Selvi dan Kaesang, Gibran Nyoblos di TPS 22 Manahan

Menurut Donny, Jokowi sudah berkali-kali mengatakan bahwa ia tak akan mengintervensi gelaran Pilkada meski melibatkan anak dan menantunya.

Suara untuk calon kepala daerah sepenuhnya berada di tangan rakyat. "Ya kalau pilihan rakyat ya silakan, kalau tidak ya tidak apa-apa," ujar dia. 

Saat ditanya keberadaan Jokowi hari ini, Donny tak dapat memastikan. Donny mengaku belum mengetahui apakah Jokowi berkegiatan di kantornya atau di Solo.

Namun, Donny memastikan bahwa Jokowi akan memantau gelaran Pilkada 2020 agar berjalan lancar sesuai dengan protokol kesehatan, demokratis, dan damai.

Donny mengatakan, Presiden tidak hanya fokus pada Solo atau Medan, tetapi juga daerah lain yang tengah menggelar Pilkada 2020.

"Beliau saya kira lebih concern terhadap Pilkada yang di 270 daerah itu, beliau kan tidak hanya memantau Solo atau Medan tetapi memantau semua Pilkada. Mendapatkan laporan dari lapangan seperti apa, apakah ada persoalan-persoalan, itu kan pasti dilaporkan ke Presiden," kata Donny.

"Jadi Presiden saya kira lebih makro lah dalam mengawal, menyupervisi Pilkada ini," kata dia.

Baca juga: Survei Indo Barometer: Situasi Pilkada Solo Diprediksi Jadi Jalan Tol untuk Gibran-Teguh

Adapun dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/11/2020) lalu, Jokowi telah meminta para pemangku kepentingan memberi perhatian khusus pada 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020.

Jokowi ingin tahapan pilkada tak mengganggu upaya penanganan pandemi Covid-19, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi.

"Saya juga minta kepada Mendagri, Kapolri dan satgas di daerah untuk memberi perhatian khusus pada proses Pilkada karena ini tinggal kurang lebih 2 minggu lagi, agar ini juga tidak mengganggu pekerjaan besar kita, yaitu menyelesaikan Covid dan ekonomi," kata Jokowi, dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Baca juga: Istana: Pilkada 2020 Siap Digelar, Semoga Tak Ada Gesekan

Jokowi mengatakan, disiplin protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat pada seluruh tahapan pilkada, terutama saat masa-masa terakhir kampanye dan hari H pencoblosan, 9 Desember.

"Tegakkan aturan, kemudian terus disiplin protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat terutama nanti pada saat hari pencoblosan dan terutama di saat-saat kampanye kampanye terakhir ini," ujar dia. 

Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.