Kompas.com - 09/12/2020, 10:35 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, pihanya akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 setempat sebelum petugas pemilihan mendatangi pemilih pasien Covid-19.

Hal ini ia katakan merespons Ketua Satgas Covid-19 dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban yang mengatakan, meski menggunakan alat pelindung diri (APD), petugas pemilihan yang mendatangi pemilih pasien Covid-19 masih bisa terpapar Covid-19.

"Jika tidak diperbolehkan (oleh rumah sakit dan satgas) maka kami tidak akan mendatangi pemilih yang terpapar covid," kata Ilham kepada Kompas.com, Rabu (9/12/2020).

Baca juga: IDI: Potensi Penularan Covid-19 Makin Besar jika KPPS Datangi Pasien

Ilham mengatakan, memang tidak ada kriteria khusus pasien Covid-19 seperti apa yang bisa didatangi petugas pemilihan.

Namun, petugas hanya akan mendatangi pasien apabila sudah mendapat izin dari rumah sakit atau Satgas Penanganan Covid-19 setempat.

"Kami tetap harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak rumah sakit dan Satgas di daerah masing-masing," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 PB IDI Zubairi Djoerban menilai, meski telah menggunakan APD, para petugas pilkada masih tetap berisiko terpapar Covid-19 dari pasien, baik yang tengah dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani isolasi mandiri.

Ia berkaca pada banyaknya petugas medis yang tetap terpapar virus corona, sekalipun mereka telah menggunakan APD lengkap saat menjalankan tugasnya.

"Sudah terbukti banyak tenaga kesehatan yang pakai APD lengkap juga tetap tertular. Jadi kurang apalagi buktinya?" kata Zubairi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: IDI Jakarta: RS Rujukan Covid-19 Penuh, Kalau Berlangsung Lama, Tenaga Medis Capek

Terlebih, kata dia, apabila petugas pilkada mendatangi pasien bergejala berat hingga kritis. Hal itu, kata dia, akan lebih berisiko.

Zubairi berpendapat, mekanisme mendatangi pasien Covid-19 saat Pilkada dinilai tidak tepat.

Hal ini karena keluarga pasien pun tidak boleh masuk ke dalam ruang rawat inap untuk membesuk.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usulan Luhut TNI Aktif Bisa Jabat di Kementerian Dinilai Seperti Pemikiran Orba

Usulan Luhut TNI Aktif Bisa Jabat di Kementerian Dinilai Seperti Pemikiran Orba

Nasional
Epidemiolog: Butuh Waktu 5 Tahun agar Covid-19 jadi Penyakit Biasa

Epidemiolog: Butuh Waktu 5 Tahun agar Covid-19 jadi Penyakit Biasa

Nasional
Refleksi HUT RI ke-77: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian 2 - Habis)

Refleksi HUT RI ke-77: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian 2 - Habis)

Nasional
PDI-P Kritik Musra Relawan, Minta Jokowi Tetap jadi Milik Bersama

PDI-P Kritik Musra Relawan, Minta Jokowi Tetap jadi Milik Bersama

Nasional
Perkembangan Kasus Brigadir J, Munculnya Istri Irjen Sambo dan Nama Brigadir RR

Perkembangan Kasus Brigadir J, Munculnya Istri Irjen Sambo dan Nama Brigadir RR

Nasional
Brigadir RR Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J, Polri Klaim Sudah Kantongi Cukup Bukti

Brigadir RR Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J, Polri Klaim Sudah Kantongi Cukup Bukti

Nasional
Kasus Brigadir J, Ajudan Istri Ferdy Sambo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Kasus Brigadir J, Ajudan Istri Ferdy Sambo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir

Survei Litbang "Kompas": Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir

Nasional
Prabowo-Muhaimin Disebut Bakal Umumkan Kerja Sama Gerindra-PKB Senin Sore Ini

Prabowo-Muhaimin Disebut Bakal Umumkan Kerja Sama Gerindra-PKB Senin Sore Ini

Nasional
Polri Tetapkan Ajudan Istri Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Polri Tetapkan Ajudan Istri Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian I)

Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian I)

Nasional
Ini Alasan Prabowo-Cak Imin Dijadwalkan ke KPU Bareng dari Masjid Sunda Kelapa...

Ini Alasan Prabowo-Cak Imin Dijadwalkan ke KPU Bareng dari Masjid Sunda Kelapa...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tangisan Istri Ferdy Sambo | Kontroversi Brigjen Hendra Kurniawa di Kasus Brigadir J

[POPULER NASIONAL] Tangisan Istri Ferdy Sambo | Kontroversi Brigjen Hendra Kurniawa di Kasus Brigadir J

Nasional
Keberanian Kapolri adalah Kunci

Keberanian Kapolri adalah Kunci

Nasional
Moeldoko: Subsidi Capai Rp 502 Triliun, Mohon Hemat Gunakan BBM

Moeldoko: Subsidi Capai Rp 502 Triliun, Mohon Hemat Gunakan BBM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.