Menurut Jusuf Kalla, Dukungan Rizieq Shihab Bukan Penentu Hasil Pilpres 2024

Kompas.com - 08/12/2020, 22:37 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meresmikan program Rumah Pemilu di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (2/8/2018). Harian Kompas, Kompas.com, dan Kompas TV meluncurkan program Rumah Pemilu menjelang dimulainya masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGWakil Presiden Jusuf Kalla saat meresmikan program Rumah Pemilu di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (2/8/2018). Harian Kompas, Kompas.com, dan Kompas TV meluncurkan program Rumah Pemilu menjelang dimulainya masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019.


JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai dukungan yang nantinya diberikan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab bukan menjadi penentu kemenangan seorang capres di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Kalla dalam wawancara eksklusif bersama Pemimpin Redaksi Berita Satu Claudius Boekan di kanal YouTube Berita Satu, Jumat (4/12/2020).

“Saya kira orang Indonesia yang 270 juta yang memilih kira-kira 190 juta. Berapa banyak sih yang bisa dipengaruhi Habib Rizieq? Tidak banyak. Dia militan iya. Tapi ada silent majority. Lebih banyak silent majority yang menentukan, bukan gemuruhnya massa di jalan,” kata Kalla.

Ia pun menilai pengaruh Rizieq terhadap publik saat ini bersifat sementara. Sebabnya, belum tentu kharisma Rizieq tetap bertahan hingga 2024.

Baca juga: Jusuf Kalla: Karena Sudah Didukung, Salah Kalau Anies Tak Kunjungi Rizieq Shihab

Kalla bilang, banyak faktor yang akan memengaruhi jalannya roda politik hingga tahun 2024. Ada banyak hal pula yang akan terjadi hingga 2024 dan itu bisa saja mengubah konfigurasi politik sekarang.

Lagi pula, kata Kalla, banyak hal yang menentukan seseorang bisa menang di Pilpres 2024. Hal itu dimulai dari partai politik yang mendukung. Kalla menilai percuma bila seorang tokoh memiliki dukungan massa yang besar tetapi tak dicalonkan oleh partai politik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasalnya, syarat seseorang bisa menjadi calon presiden ialah dicalonkan oleh partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Soal dukungan massa nantilah terakhir itu. Walaupun ada orang yang didukung (massa banyak) tapi partainya enggak ada mau apa. Kondisi sekarang berbeda dengan apa yang kita lihat nanti. Hari ini dengan 2024 ya (situasi politiknya) berbeda,” tutur mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

Nasional
KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

Nasional
Bali Jadi 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Bali Jadi "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Nasional
Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Nasional
ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

Nasional
IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X