Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas Minta Daerah Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 08/12/2020, 19:59 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta seluruh daerah mengevaluasi penerapan protokol kesehatan masyarakat di daerahnya.

Hal tersebut perlu dilakukan mengingat kasus positif Covid-19 terus bertambah dalam beberapa waktu terakhir.

"Saya minta seluruh provinsi di Indonesia untuk segera melakukan upaya menekan laju penularan dengan evaluasi menyeluruh implemntasi protokol kesehatan," kata Wiku dalam konferensi pers secara daring, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: 4 Fakultas di Universitas Pancasila Ditutup Sementara Akibat 11 Kasus Positif Covid-19 di Rektorat

"Evaluasi harus dilakukan terkait kepatuhan masyarakat dan peran satgas di daerah. Lakukan dengan sungguh-sungguh," lanjut Wiku.

Wiku mengatakan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan dalam satu minggu terakhir, terjadi kenaikan kasus sebesar 13,5 persen dari minggu lalu sebanyak 36.599 menjadi 41.536 pada minggu ini.

Bahkan, kata Wiku, pekan ini jumlah provinsi yang mengalami kenaikan kasus lebih banyak daripada provinsi yang mengalami penurunan.

"Kenaikan terjadi pada 19 provinsi dan penurunan 15 provinsi. Hal ini menunjukan penanganan kasus di sebagian besar provinsi mengalami perkembangan ke arah yang kurang baik," kata dia.

Provinsi Jawa Barat, kata Wiku, merupakan provinsi yang mengalami kenaikan kasus tertinggi yang meningkat sebanyak 3.785 dari sebelumnya 3.712 menjadi 7.497.

Begitu pun Papua yang naik sebanyak 1.813 dari sebelumnya 250 menjadi 2.063. Termasuk Jawa Timur yang meningkat sebanyak 725 dari sebelumnya 2.804 menjadi 3.529.

Pekan ini, kata Wiku, Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan kasus yang sangat signifikan.

Jika dilihat dari perkembangan harian, Jawa Barat sempat mengalami 1.648 kasus dalam satu hari pada 3 Desember 2020.

"Selain itu, Jawa Timur masih masuk lima besar kenaikan tertinggi dan bertahan empat minggu berturut-turut. Ini sangat mengecewakan keadaannya. Ini kondisi yang harus diperbaiki bersama," kata dia.

Wiku juga meminta kepala daerah yang mencatatkan peningkatan angka kematian untuk mengevaluasi pengananan pasien Covid-19 di fasilitas kesehatan masing-masing.

Setiap daerah, kata dia, harus segera memetakan masalah yang menghambat upaya penanganan dan segera mencari jalan keluarnya.

"Jika ada kendala cukup sulit, segera koordinasikan dengan pemerintah pusat," kata dia.

Ia meminta setiap daerah melakukan penanganan semaksimal mungkin untuk mencegah kasus kematian akibat Covid-19.

Pasalnya, pekan ini angka kematian mengalami penurunan 10,3 persen dari semula 912 menjadi 818 kematian dalam satu pekan.

DKI Jakarta, kata dia, menjadi provinsi dengan kenaikan angka kematian tertinggi yang dalam waktu seminggu naik 58 kasus dari 102 menjadi 160.

Begitu pun Jawa Barat yang naik 29 dari sebelumnya 34 menjadi 63 kasus.

"Meskipun pekan ini mengalami penurunan setelah pekan lalu peningkatan kematian, namun kita harus waspadai seiring peningkatan kasus positif dan kasus aktif. Jangan sampai angka kematian meningkat lagi di pekan-pekan berikutnya," kata dia.

Wiku juga memaparkan ada lima provinsi yang angka kesembuhan Covid-19-nya mengalami penurunan.

Kelima provinsi tersebut adalah Jawa Barat yang turun 522 dari sebelumnya 5.605 menjadi 5.083.

Kemudian Bali turun 482 dari semula 496 menjadi 14, Kalimantan Tengah turun 304 dari semula 304 menjadi 0.

Baca juga: Survei: Warga Australia Puas dengan Respons Negaranya terhadap Covid-19

Termasuk DKI Jakarta turun 298 dari semula 7.266 menjadi 6.968, serta Sulawesi Barat turun 184 dari 269 menjadi 85.

"Hal ini perlu menjadi perhatian khususnya Jawa Barat, selain mengalami penambahan kasus positif tertinggi juga mengalami penurunan kesembuhan tertinggi," kata dia.

"Mohon Jawa Barat untuk betul-betul meningkatkan kualitas pasien Covid-19 agar kasus yang masih dalam perawatan bisa sembuh seluruhnya dengan begitu, Jawa Barat dapat kembali mendongkrak angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian," ucap dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com