Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Jokowi Akan Sulit Ambil Keputusan Strategis jika Posisi Menteri Dibiarkan Kosong

Kompas.com - 08/12/2020, 16:54 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun berharap Presiden Joko Widodo tidak terlalu lama membiarkan kekosongan dua kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Rico, hal itu akan menyulitkan Jokowi dalam mengambil keputusan strategis.

"Tentu kalau berlama-lama pasti kurang baik, karena sulit mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategis," ujar Rico saat dihubungi, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: 2 Menteri Tersangka Korupsi, Presiden Diminta Segera Reshuffle Kabinet

Dua kursi menteri yang saat ini kosong yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial. Kekosongan terjadi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Edhy Prabowo dan juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Hingga saat ini, Jokowi belum menunjuk pengganti mereka. Untuk sementara, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

Sedangkan, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas Mensos.

Baca juga: Politisi PKB Prediksi Jokowi Akan Reshuffle Kabinet setelah Pilkada

Rico mengatakan, penetapan tersangka terhadap dua menteri itu menambah daftar pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan Jokowi.

Adapula soal penanganan pandemi Covid-19 dan kasus bentrok antara polisi dan simpatisan pemimpin FPI Rizieq Shihab yang menyebabkan enam orang tewas.

"Ini semua kalau tidak dikelola dengan baik ujungnya adalah krisis politik dan sosial," kata dia.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Dinilai Urgen Setelah 2 Menteri Jadi Tersangka

Terkait posisi menteri, Rico mengatakan presiden harus bersikap adil agar situasi politik tetap terjaga. Menurutnya, pengganti Edhy dan Juliari harus memiliki latar belakang yang sama, baik dari partai politik maupun profesional.

"Di luar pertimbangan kompetensi, pilihannya harus dua posisi yang ditinggal sama-sama profesional atau sama-sama dari parpol. Jadi parpol dapat atau tidak sama sekali," ucap Rico.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Nasional
Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Nasional
Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Nasional
Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Nasional
KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

Nasional
Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Nasional
Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Nasional
Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Nasional
Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com