2 Menteri Tersangka Korupsi, Presiden Diminta Segera Reshuffle Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo didesak segera melakukan reshuffle atau perombakan menteri Kabinet Indonesia Maju menyusul kekosongan dua kursi menteri, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial, karena dugaan kasus korupsi.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan saat ini negara menghadapi situasi darurat, sehingga kerja pemerintah perlu bekerja optimal.

"Supaya ada kepastian dan efek jera terhadap menteri, maka sudah sangat genting untuk melakukan reshuffle. Apalagi dalam kondisi serba sulit saat ini," kata Pangi saat dihubungi, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: Reshuffle Kabinet Dinilai Urgen Setelah 2 Menteri Jadi Tersangka

Menurutnya, kekosongan kursi Menteri KP dan Mensos bisa sekaligus jadi momentum bagi presiden melakukan perombakan menteri lain yang dianggap tidak memiliki performa yang baik.

Pangi yakin Jokowi memiliki catatan performa para menteri-menterinya.

"Tentu Pak Jokowi sudah punya mana menteri yang perlu di-reshuffle dan mana yang tidak," ucapnya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center itu pun mendorong Jokowi agar lebih banyak mempertimbangkan kalangan profesional untuk mengisi kursi menteri.

Pangi berpendapat, Jokowi harus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurutnya, Presiden perlu memilih sosok yang betul-betul berintegritas.

"Tidak relevan lagi kita bicara menteri dari partai. Ini upaya penyelamatan. Menurut saya karena memang sudah tidak ada beban, kalangan profesional yang betul-betul berintegritas," ujarnya.

Baca juga: Politisi PKB Prediksi Jokowi Akan Reshuffle Kabinet setelah Pilkada

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena disangka menerima suap dan gratifikasi.

Hingga kini Presiden Jokowi belum menentukan nama pengganti dua posisi menteri tersebut.