Diperiksa KPK, Ketua BPK Jadi Saksi Meringankan untuk Rizal Djalil

Kompas.com - 08/12/2020, 14:47 WIB
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna (kedua kiri) disambut Deputi Penindakan KPK Karyoto (kanan) setibanya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (8/12/2020). Ketua BPK diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2017-2018 dengan tersangka Leonardo Jusminarta Prasetyo. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKetua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna (kedua kiri) disambut Deputi Penindakan KPK Karyoto (kanan) setibanya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (8/12/2020). Ketua BPK diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2017-2018 dengan tersangka Leonardo Jusminarta Prasetyo. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

Direktur SPAM sebelumnya sempat mendapat pesan adanya permintaan uang terkait pemeriksaan yang dilakukan BPK RI tersebut sebesar Rp 2,3 miliar.

Rizal melalui perwakilannya kemudian menemui Direktur SPAM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan menyatakan keinginan untuk ikut serta dalam proyek SPAM.

Baca juga: Ditahan KPK, Rizal Djalil: Tak Perlu Disesalkan, Mengalir Saja seperti Sungai Musi-Batanghari

Proyek yang diminati Rizal adalah proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp 79,27 miliar. Kemudian proyek SPAM JDU Hongaria tersebut dikerjakan oleh PT Minarta Dutahutama.

Leonardo berjanji menyerahkan uang Rp 1,3 miliar dalam bentuk dollar Singapura kepada Rizal berkaitan proyek SPAM tersebut.

Realisasi uang tersebut akhirnya diduga diserahkan pada Rizal melalui salah satu pihak keluarga, yaitu sejumlah 100.000 dollar Singapura.

"Dalam pengembangan perkara ini, ditemukan dugaan aliran dana 100.000 dollar Singapura pada salah satu Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dari pihak swasta," kata Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saut Situmorang, Rabu (25/9/2019).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 237, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 139.919 Jiwa

UPDATE: Bertambah 237, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 139.919 Jiwa

Nasional
UPDATE 16 September: Ada 354.479 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 16 September: Ada 354.479 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 Septemebr: Tambah 3.145, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 4.181.309

UPDATE 16 Septemebr: Tambah 3.145, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 4.181.309

Nasional
Kemenkes Akui Aduan Warga Terkait Status di Aplikasi PeduliLindungi Banyak yang Pending

Kemenkes Akui Aduan Warga Terkait Status di Aplikasi PeduliLindungi Banyak yang Pending

Nasional
Kemenkes Sampaikan Dukacita atas Gugurnya Tenaga Kesehatan di Papua

Kemenkes Sampaikan Dukacita atas Gugurnya Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
RI Pegang Presidensi G20, Menko Airlangga Ungkap Sejumlah Keuntungan

RI Pegang Presidensi G20, Menko Airlangga Ungkap Sejumlah Keuntungan

Nasional
Komnas HAM: Presiden Berwenang Ambil Langkah Selesaikan Persoalan TWK KPK

Komnas HAM: Presiden Berwenang Ambil Langkah Selesaikan Persoalan TWK KPK

Nasional
Menpan RB Ungkap Ada PNS Bolos Kerja Setahun Dibiarkan

Menpan RB Ungkap Ada PNS Bolos Kerja Setahun Dibiarkan

Nasional
Polri dan PPATK Ungkap TPPU Hasil Peredaran Obat Ilegal Rp 513 Miliar

Polri dan PPATK Ungkap TPPU Hasil Peredaran Obat Ilegal Rp 513 Miliar

Nasional
Ini Sanksi bagi PNS yang Bolos Kerja Berdasarkan Aturan Terbaru

Ini Sanksi bagi PNS yang Bolos Kerja Berdasarkan Aturan Terbaru

Nasional
Kontras Minta Panglima TNI Selanjutnya Beri Perhatian Khusus pada Reformasi Peradilan Militer

Kontras Minta Panglima TNI Selanjutnya Beri Perhatian Khusus pada Reformasi Peradilan Militer

Nasional
Menkes Ungkap Belanja di Sektor Kesehatan Sangat Besar, Capai Rp 490 Triliun Per Tahun

Menkes Ungkap Belanja di Sektor Kesehatan Sangat Besar, Capai Rp 490 Triliun Per Tahun

Nasional
BKN Sebut Pimpinan KPK Berwenang Pecat 56 Pegawai yang Tak Lolos TWK

BKN Sebut Pimpinan KPK Berwenang Pecat 56 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Menteri PPPA Sayangkan Minimnya Tayangan Program Khusus Anak

Menteri PPPA Sayangkan Minimnya Tayangan Program Khusus Anak

Nasional
Kemenkes: Positivity Rate RI Capai 4 Persen, Sesuai Standar Aman WHO

Kemenkes: Positivity Rate RI Capai 4 Persen, Sesuai Standar Aman WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.